Berita

Zulkifli Hasan

Wawancara

WAWANCARA

Zulkifli Hasan: Rakyat Capek & Jenuh Kalau Disuguhi Pertengkaran Politik Terus Menerus

SELASA, 16 DESEMBER 2014 | 09:27 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Banyak kalangan memprediksi Koalisi Merah Putih (KMP) bakal runtuh setelah terlihat tidak solid menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada secara langsung.

Tapi bagi Ketua MPR yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, walau ada perbedaan sikap dalam me­nyikapi Perppu Nomor 1 Tahun 2014 itu, KMP tidak runtuh.

Jika ada partai politik lain da­lam KMP yang mempunyai sikap berbeda soal Perppu Pilkada, itu bagian dari demo­krasi,’’ kata Zulkifli Hasan, di Ge­dung DPR/MPR, Senayan, Ja­karta, Rabu (10/12).


Berikut kutipan selengkapnya;

Apa sikap PAN solid men­dukung Perppu Pilkada secara langsung?
Ya. PAN mendukung pe­mi­li­­han kepala daerah (Pilkada) se­cara langsung. Perppu Pilka­da apa masalahnya? Kan tidak ada. Justru Pilkada secara lang­sung ini didukung rakyat. Ma­kanya PAN mendukung. PPP dan Partai De­mokrat juga men­dukung.

Berarti KMP nggak solid dong?
Itu bagian dari de­mo­krasi jika ada partai politik lain dalam KMP yang mempu­nyai sikap berbeda soal Perppu Pilkada.

Sikap PAN soal Perppu Pil­kada tidak dipandang berda­sarkan KMP atau Koalisi Indo­nesia Hebat (KIH) ya?
Ya. KMP dan KIH itu bersau­dara. Dikurangilah soal kelom­pok atau golongan. Bila ada par­tai gabung ke kelompok A atau B, itu berdasarkan isu, bukan kelompok.

PAN akan memperjuangkan Perppu itu?

Ya, pokoknya kita akan per­juang­kan. PAN adalah partai ang­gota KMP yang ikut menan­da­tangani perjanjian dengan  SBY terkait Perppu Pilkada. Ya, kita dukung.

Perppu Pilkada masih pro kontra, ini bagaimana?
Pro dan kontra terkait Perppu Pil­kada langsung yang diterbit­kan Pak SBY pada akhir masa jabatannya se­bagai Presiden merupakan bagian dari dinamika politik. Kepen­ti­ng­an politik belum tentu satu untuk selamanya. Meski tidak menutup kemungkinan akan selalu ber­sama. Misalnya, Perppu Pilkada ini tidak sama. Tidak ada kelom­pok A atau B yang terus sama. Tapi berdasarkan isu, bukan kelompok.

Sebagai pimpinan lembaga tinggi negara, saya berharap silang pendapat mengenai Perppu Pilkada tidak melebar kemana-mana. Kalau bisa itu politik ke­bangsaan, yakni bersatu.

O ya, bagaimana komentar Anda mengenai pertemuan SBY dengan Jokowi, di Istana, 8 Desember lalu?
Kita mengapresiasi pertemuan itu. Sebab, menurunkan tensi dan menenangkan masyarakat yang sudah mulai bosan dengan kon­disi politik saat ini. Silaturahmi itu ba­gus. Rakyat capek kalau disu­guhi perteng­karan politik terus. Rakyat jenuh, kalo ada tokoh bertemu kita harus apresiasi dulu.

Apa ini bisa mengurangi ketegangan politik?

Ya. Saya kira itu akan mengu­rangi ketegangan politik. Saya ber­­harap hal seperti itu bisa dila­kukan oleh para pemimpin partai-partai politik lainnya. Kalau to­koh tokoh politik dan pimpinan ne­gara itu berjumpa dan akur, rakyat akan senang. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya