Presiden Joko Widodo bakal dicap sebagai presiden yang tidak peduli dengan nasib rakyat. Setelah mencabut subsidi BBM, Jokowi kini berencana mencabut subdsidi angkutan kereta api dan tarif dasar listrik.
"Pencabutan subsidi merupakan keputusan tegas yang harus dibayar mahal oleh Jokowi. Jika tidak memberi dampak positif kepada masyarakat maka Jokowi akan di cap sebagai pemimpin tidak pro rakyat," ujar Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik sesaat lalu (Senin, 15/12).
Dia mengatakan, kenaikan berbagai harga menjadi kado akhir tahun dari pemerintahan Jokowi bagi masyarakat. Masalah, kata dia, Jokowi selalu berdalih pencabutan subsidi dilakukan untuk dialihkan ke sektor lain yang bermanfaat, tapi tidak pernah memberikan kepastian batas waktu, serta kapan dan apa yang akan di dapat masyarakat dari pengalihan tersebut.
Jajat menilai, langkah pemerintahan Jokowi yang ingin mengedepankan pembangunan di berbagai aspek jangan terkesan hanya wacana. Jokowi harus bisa memastikan target apa yang akan di selesaikan terlebih dahulu, apakah pembuatan rel kereta api, pelabuhan, atau yang lainnya. Dengan demikian masyarakat tidak merasa dibohongi akibat pencabutan subsidi.
"Ini adalah momen tepat untuk membuktikan kebenaran jargon yang dipakai Jokowi sewaktu Pilpres yaitu slogan Pemimpin Rakyat, Lahir dari Rakyat†adalah tepat," sindir Jajat.[dem]
