. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Bernard Ken Sondakh mengingatkan pemerintah tak terjebak pernak-pernik membangun poros maritim. Tapi, mulai memikirkan serius pembangunan berbagai infrastruktur penunjang poros laut.
"Jangan cuma heboh tenggelamkan perahu-perahu, itu TNI-AL sudah lakukan sejak dulu menyeret dan meneggelamkan perahu pencuri ikan," katanya dalam peluncuran buku 'Laksamana Kent, Gagasan, Tindakan dan Harapan' di Jakarta, Minggu (14/12) malam.
Hadir dalam acara itu diantaranya, mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto, Kasum TNI Laksdya TNI Ade Supandi, mantan KSAU Marsekal TNI Cheppy Hakim, mantan Dubes Sabam Siagian serta pengamat politik UI dan pengajar Universitas Pertahanan Kusnanto Anggoro dan Connie Rahakundini Bakrie sebagai pembahas buku.
Menurut Kent, posisi geografis Indonesia yang strategis menempatkannya dalam poros laut dunia. Sebagai misal, dia menyebutkan RRC maupun negara besar lainnya pasti harus melewati perairan Indonesia dalam pelayarannya.
"Jadi kita memiliki modal geo ekonomi dan geo politik. Tapi, tidak bisa sebagai wacana saja, harus dipersiapkan sebaik-baiknya melalui infrastruktur maritim," imbuhnya.
Sebenarnya, kata Kent, laut menjadi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, perlu melakukan pembenahan fasilitas pelabuhan, bongkar muat dan pembersihan alur-alur laut yang mengalami pendangkalan.
Apalagi, karena posisi bumi sudah begeser 24 derajat kekiri, saat ini ancaman perubahan iklim dan cuaca mempengaruhi keamanan berlayar. Kondisi alam dan cuaca di laut tidak selalu bisa diduga.
Dia juga mengungkapkan, Indonesia yang memiliki ratusan pelabuhan besar dan kecil hanya memiliki beberapa kapal keruk. Selain itu, dulu ada 8 kapal hidografi dioperasikan TNI-AL, tapi saat ini 6 buah kapal hidrografi ditarik BPPT, sehingga hanya tersisa dua kapal hidrografi.
"Demikian juga dengan kesiapan alat-alat bantu navigasi yang sebagian besar masih merupakan peninggalan Belanda sehingga perlu dilakukan peremajaan," terangnya.
Kent menambahkan, untuk menjadi sebagai negara maritim, mutlak diperlukan armada perang, armada niaga dan industri jasa maritim. Tapi, bagaimana industri maritim bisa berkembang jika suku bunga bank tinggi. "Bikin kapal itu butuh sampai 3 tahun, kalau bunga bank tinggi seperti sekarang, maka semua industri kapal akan bangkrut. Mestinya pemerintah bisa memberikan insentif bunga 3 persen, atau paling tinggi 5 persen untuk menumbuhkan industri kapal," terangnya.
[rus]
