Berita

foto: bbc

Dunia

Pembersihan di Hong Kong, Lebih dari 200 Aktivis Diciduk

JUMAT, 12 DESEMBER 2014 | 01:04 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Setelah lebih dari dua bulan terlibat konfontasi tajam, Kepolisian Hong Kong sukses menggelar pembersihan terhadap para demonstran pada Kamis (11/12).

Lebih dari 200 aktivis pro-demokrasi ditangkapi ketika sekitar 7.000 anggota polisi membersihkan kamp-kamp utama protes di kawasan bisnis Admiralty.

Polisi memulai operasi pembersihan demonstran pada Kamis pagi, sebagai tindakan pamungkas untuk mengakhiri protes massa yang sudah berlangsung lebih dari dua bulan.


Polisi membongkar tenda-tenda para demonstan setelah mengeluarkan perintah kepada para aktivis untuk mengosongkan "daerah yang diduduki" dalam waktu 30 menit atau mereka akan menghadapi tindak penangkapan.

Di antara mereka yang bertahan hingga ditangkap adalah tokoh oposisi pendidi Partai Demokrat, Martin Lee; pemimpin kelompok mahasiswa Nathan Law; taipan media, Jimmy Lai dan penyanyi Denise Ho.

Setelah pembersihan dilakukan, para aktivis yang dipukul mundur berikrar akan melanjutkan protes dengan bentuk-bentuk pembangkangan sipil.

Ketika polisi mendekati sekelompok pengunjukrasa yang tersisa, pemimpin Federasi Mahasiswa Hong Kong, Alex Chow, menegaskan bahwa pertarungan melawan pemerintah pusat China belum berakhir.

Demonstrasi di Hong Kong dimulai setelah Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional mengumumkan keputusannya membatasi pemilihan Kepala Eksekutif Hong Kong 2017. Komite Tetap mewajibkan komite nominasi untuk menyetujui paling banyak tiga kandidat pemilihan sebelum pemilihan umum dimulai.

Setelah pemilihan yang dimaksud, Kepala Eksekutif terpilih masih perlu diangkat secara resmi oleh pemerintah pusat sebelum secara resmi memangku jabatan. Keputusan Komite Tetap juga menyatakan bahwa "Kepala Eksekutif" harus orang yang mencintai negara dan mencintai Hong Kong."

Aktivis pro-demokrasi menganggap persyaratan tersebut sebagai pelanggaran Deklarasi Bersama Tiongkok-Britania, yang menyatakan bahwa Kepala Eksekutif harus dipilih melalui pemilihan umum, dan Hukum Dasar Hong Kong yang menyatakan bahwa pemilihan tersebut harus diadakan dengan hak pilih yang universal. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Kemlu Telusuri Keterlibatan WNI dalam Kasus Online Scam di Malaysia

Jumat, 08 Mei 2026 | 10:18

Pasar Kripto Lesu, Coinbase Rugi Rp6,8 Triliun

Jumat, 08 Mei 2026 | 10:09

Syahganda Nainggolan: Ulama Punya Peran Strategis Bangun Gerakan Koperasi Pesantren

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:49

DPR Dorong Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Driver Ojol Lewat Revisi UU LLAJ

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:31

IHSG-Rupiah Tertekan Jelang Akhir Pekan

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:22

Selamat Jalan, James F. Sundah, Legenda Musik yang Berpulang di New York

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:21

Pelapor Dugaan Penggelapan Sertifikat Tanah Mengadu ke Kapolri

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:18

AS-Iran Saling Serang, Harga Minyak Naik Lagi

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:07

Bursa Asia Lemah saat Selat Hormuz Kembali Tegang

Jumat, 08 Mei 2026 | 08:56

Prabowo Naik Maung ke Pembukaan KTT ke-48 ASEAN di Filipina

Jumat, 08 Mei 2026 | 08:47

Selengkapnya