Berita

foto: bbc

Dunia

Pembersihan di Hong Kong, Lebih dari 200 Aktivis Diciduk

JUMAT, 12 DESEMBER 2014 | 01:04 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Setelah lebih dari dua bulan terlibat konfontasi tajam, Kepolisian Hong Kong sukses menggelar pembersihan terhadap para demonstran pada Kamis (11/12).

Lebih dari 200 aktivis pro-demokrasi ditangkapi ketika sekitar 7.000 anggota polisi membersihkan kamp-kamp utama protes di kawasan bisnis Admiralty.

Polisi memulai operasi pembersihan demonstran pada Kamis pagi, sebagai tindakan pamungkas untuk mengakhiri protes massa yang sudah berlangsung lebih dari dua bulan.


Polisi membongkar tenda-tenda para demonstan setelah mengeluarkan perintah kepada para aktivis untuk mengosongkan "daerah yang diduduki" dalam waktu 30 menit atau mereka akan menghadapi tindak penangkapan.

Di antara mereka yang bertahan hingga ditangkap adalah tokoh oposisi pendidi Partai Demokrat, Martin Lee; pemimpin kelompok mahasiswa Nathan Law; taipan media, Jimmy Lai dan penyanyi Denise Ho.

Setelah pembersihan dilakukan, para aktivis yang dipukul mundur berikrar akan melanjutkan protes dengan bentuk-bentuk pembangkangan sipil.

Ketika polisi mendekati sekelompok pengunjukrasa yang tersisa, pemimpin Federasi Mahasiswa Hong Kong, Alex Chow, menegaskan bahwa pertarungan melawan pemerintah pusat China belum berakhir.

Demonstrasi di Hong Kong dimulai setelah Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional mengumumkan keputusannya membatasi pemilihan Kepala Eksekutif Hong Kong 2017. Komite Tetap mewajibkan komite nominasi untuk menyetujui paling banyak tiga kandidat pemilihan sebelum pemilihan umum dimulai.

Setelah pemilihan yang dimaksud, Kepala Eksekutif terpilih masih perlu diangkat secara resmi oleh pemerintah pusat sebelum secara resmi memangku jabatan. Keputusan Komite Tetap juga menyatakan bahwa "Kepala Eksekutif" harus orang yang mencintai negara dan mencintai Hong Kong."

Aktivis pro-demokrasi menganggap persyaratan tersebut sebagai pelanggaran Deklarasi Bersama Tiongkok-Britania, yang menyatakan bahwa Kepala Eksekutif harus dipilih melalui pemilihan umum, dan Hukum Dasar Hong Kong yang menyatakan bahwa pemilihan tersebut harus diadakan dengan hak pilih yang universal. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

UPDATE

Harga Minyak Dunia Merangkak Naik ke 93 Dolar AS

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:17

TransNusa dan Tourism Malaysia Ajak Media Eksplorasi Penang, Perlis hingga Langkawi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:57

Rupiah Perpanjang Tren Positif di Jumat Pagi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:51

Strategi Mendapatkan Libur Panjang Saat Peringatan Maulid Nabi 2026

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:46

OTT Rektor Unsoed, KPK Tangkap 14 Orang dan Amankan Uang Ratusan Juta

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:35

IHSG Naik ke 6.526,30, Saham Mayoritas Menguat

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:20

Salah Paham tentang Kembali ke UUD 1945

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:06

Kebutuhan Pangan Pengungsi NTT Dipastikan Terpenuhi, Stok Beras 39 Ribu Ton

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:00

Bursa Asia Merah Tergusur Sentimen Wall Street

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:58

Terjaring OTT KPK, Rektor Unsoed Diduga Terkait Korupsi PMB

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:49

Selengkapnya