Berita

Olahraga

PON REMAJA I/2014

Jatim Diprotes Atur Kuota Tiap Provinsi

RABU, 10 DESEMBER 2014 | 13:18 WIB | LAPORAN:

Baru dua hari Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I 2014 di Surabaya digelar namun kelakuan Jatim sebagai tuan rumah sudah menuai kecewa serta protes dari para kontestan lain.

Kekecewaan para peserta muncul di sela-sela pertandingan cabang olahraga bulutangkis yang sudah memulai pertandingan sejak Minggu (7/12) di GOR Sudirman, Surabaya atau dua hari sebelum upacara pembukaan.

Untuk cabang olahraga (cabor) bulutangkis memang hanya menyediakan tiga medali emas, masing-masing tunggal putra, tunggal putri, serta ganda campuran. Ironisnya, untuk memperebutkan tiga emas tersebut setiap provinsi hanya dibatasi kuota dua pemain masing-masing satu putra dan satu putri. Itu berarti masing-masing provinsi hanya punya satu wakil di nomor tunggal putra dan tunggal putri. Berikutnya kedua pemain tersebut bermain rangkap di nomor ganda campuran.


Di sinilah kekecewaan dan protes bermula. Pasalnya, peraturan kuota pemain tersebut ternyata tak berlaku bagi Jatim. Alih-alih sebagai tuan rumah maka Jatim punya hak atas kuota pemain lebih banyak yakni empat pemain yang terdiri dari dua putra yakni Luismalvin Cristan Andrianto dan Akbar Gusti Ramadhani serta dua putri yakni Sri Fatmawati dan Miftahul Nabila.

Di nomor tunggal putra Jatim diwakili Cristan, sedang di tunggal putri diwakili Sri Fatmawati. Sementara di nomor ganda campuran Jatim mengandalkan pasangan Akbar/Nabila yang ditempatkan sebagai unggulan teratas.

Ambisi Jatim untuk menguasai cabor bulutangkis makin kental karena tak hanya satu pasangan campuran yang diturunkan tapi Cristan/Fatmawati juga turun di ganda campuran dan menempati unggulan kedua. Sebaliknya provinsi lain hanya bisa menurunkan satu pasangan, itupun dengan tenaga yang sudah terkuras karena harus bermain rangkap.

"Terus terang kami kecewa dengan cara-cara seperti ini. Awalnya kami diberi kabar masing-masing provinsi boleh menurunkan empat pemain, lalu turun jadi tiga pemain. Tapi akhirnya hanya dua pemain, sedangkan Jatim kuotanya tetap empat pemain karena fasilitas sebagai tuan rumah," protes Syaiful, pelatih tim Jabar.

Lanjut Syaiful, aturan ini jelas-jelas terlalu banyak menguntungkan tuan rumah. Pemain-pemain dari provinsi lain dipaksa bermain rangkap, sementara Jatim punya pemain yang kondisinya segar karena hanya fokus di satu nomor pertandingan.

"Saya kasihan dengan pemain putri asal Sulbar yang kemarin cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Ada satu pemain yang cedera maka peluang yang hilang bukan hanya di satu nomor pertandingan tapi dua nomor sekaligus karena tidak ada pemain lain," sambung Syaiful.

Pelatih asal Jambi, Amirullah yang ditemui terpisah pun tak bisa menyembunyikan kekecewaannya dengan aturan yang terlalu mencolok menguntungkan tuan rumah.

"Bagaimana mungkin bisa fair ketika ada satu provinsi yang diperkuat empat pemain, sementara provinsi lain dibatasi dua pemain. Tapi, mau bagaimana lagi karena faktanya aturan itu tetap dijalankan tanpa bisa dikoreksi," ujar Amirullah.

Sementara Ketua Kontingen DKI Jakarta, Icuk Sugiarto pun tak kalah kerasnya melakukan protes. "Dari sini terlihat sekali bagaimana ambisinya Jatim ingin menguasai medali. Ambisi boleh-boleh saja, tapi apa harus dengan cara-cara menodai sportivitas seperti ini?," tegas Icuk.

Saat berjumpa dengan Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman pun sudah menyampaikan fakta ini. Tono sendiri berjanji akan melakukan klarifikasi terhadap pengaduan yang disampaikan para peserta PON Remaja I ini.

Lebih mengejutkan lagi, ternyata aturan ini tak hanya diberlakukan di cabor bulutangkis. Di dua cabor permainan lainnya yakni tenis lapangan dan tenis meja juga diberlakukan ketentuan yang sama, yakni provinsi lain hanya dibatasi dua pemain (satu putra dan satu putri). Sebaliknya, tuan rumah Jatim punya hak meloloskan empat pemain (2 putra dan 2 putri). Apa ini yang namanya fair play?.[wid]


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya