Isu perbaikan nasib nelayan terus menjadi sorotan. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2014 mendesak nasib nelayan diperjuangkan kesejahteraannya dengan melibatkan peran dan keikutsertaan nelayan secara langsung dalam mewujudkan kehidupan lebih baik bagi nelayan.
"Salah satu hasil Rapimnas, bidang Infrastruktur bidang Maritim dan Pesisir, adalah mendorong dan bersinergi dengan pemerintah, terkhusus di sektor Kelautan dan Perikanan untuk bersama-sama nelayan mewujudkan program-program pro nelayan," terang Wakil Ketua Komite Tetap Maritim Dan Pesisir Bidang Infrastruktur Kadin Indonesia, Siswaryudi Heru, kepada wartawan di acara Rapimnas Kadin Indonesia 2014, yang diselenggarakan di Hotel Pullmann, Cetral Park, Podomoro City, Jakarta (Selasa, 9/12).
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Infrastruktur Zulnahar Usman dan Ketua Komite Tetap Bidang Maritim dan Pesisir (Komtap) Kadin, Bambang Haryo menekankan pentingnya sejumlah program unggulan dan realisasi program-program pro-nelayan yang sudah dijanjikan Presiden Jokowidodo kepada nelayan.
"Seperti, pembangunan tol laut, infrastruktur perikanan yang melibatkan nelayan. Itu menjadi titik yang perlu segera direalisasikan," ujar Bambang Haryo.
Siswaryudi Heru yang merupakan Ketua DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan, menyampaikan bahwa sejumlah pemetaan tentang perikanan dan kelautan yang melibatkan nelayan sudah dilakukan. Karena itu, realisasi program-program pro nelayan, sudah tidak lama lagi bisa dikerjakan sebagai wujud komitmen pemerintah kepada pengembangan dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
"Mendukung pembangunan infrastruktur nelayan sesuai program pemerintah mewujudkan 1000 Desa Nelayan. Kadin akan membantu merealiasasikan program yang merupakan bagian program Jokowi untuk sejahterakan sektor nelayan ini," ujar Siswaryudi.
Selain itu, dengan tidak terpisahkan dari bidang Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP), lanjut dia, dilakukan pemetaan dan kerja sama dengan KKP.
"HNSI sendiri pun sudah menyampaikan dukungan dan realisasi konkrit agar segera dilakukan Pemerintah Jokowi, termasuk merealisasikan Kartu Pintar Nelayan, yang sudah disampaikan ke Pak Jokowi, HNSI merangkul BRI sebagai partner," papar Siswaryudi.
Keterlibatan nelayan secara langsung dalam pembangunan infrastruktur dan merealisasikan janji-janji kampanye Jokowi kepada nelayan, menurut Siswaryudi, merupakan sebuah upaya membangun trust dan memberdayakan masyarakat nelayan untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraannya.
"Masyarakat nelayan dan pesisir, menunggu realisasi dan mengupayakan pembangunan yang pro nelayan yang meningkatkan kesejahteraan nelayan," pungkasnya.
[dem]
