Berita

raden nuh Cs/net

Hukum

@Triomacan2000 Tuntut Permintaan Maaf Kapolri Lewat 27 Media Massa

SELASA, 09 DESEMBER 2014 | 05:27 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kasus akun twitter Triomacan2000 memasuki babak baru. Gugatan praperadilan Raden Nuh terhadap Kapolri casus quo Kapolda Metro Jaya selaku termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Senin (8/12), batal disidangkan karena pihak termohon tidak hadir tanpa alasan.

Gugatan Praperadilan terhadap Kapolri casus quo Kapolda Metro Jaya diajukan Raden Nuh selaku pemohon pada tanggal 24 November 2014 di PN Jakarta Selatan, dipimpin langsung Ketua PN Jakarta Selatan Hiswandi SH, M.Hum. Tidak diketahui penyebab Kuasa Hukum Kapolda Metro Jaya tidak memenuhi undangan panggilan sidang gugatan praperadilan yang disampaikan PN Jakarta Selatan kepada pada Termohon.

Gugatan dikarenakan pihak Raden Nuh menganggap penangkapan oleh Ditkrimsus Polda Metro Jaya tanpa didasari bukti permulaan yang cukup dan dinilai melanggar undang-undang dan hak asasi manusia.


Salah satu kuasa hukum Raden Nuh dari Jaringan Advokat Publik, Eggi Sudjana, mengatakan, Raden Nuh yang dilaporkan oleh Abdul Satar pada 29 Oktober 2014 dengan tuduhan telah melakukan ancaman dan pemerasan, langsung ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka juga ditahan tanpa dipanggil dan diperiksa lebih dulu sebagaimana diatur ketentuan UU 8 /1981 dan Peraturan Kapolri.

Raden Nuh adalah advokat yang dikenal sebagai penggagas dan mantan admin akun twitter fenomenal @triomacan2000. Eggi menegaskan bahwa Raden Nuh dikriminalisasi Abdul Satar, pengusaha konglomerat pemilik PT Tower Bersama Infrastruktur TBk (TBIG) dan PT Solusindo Kreasi Pratama, karena Raden gencar mengungkap korupsi PT Telkom bermodus akusisi 13.7 persen saham TBIG senilai Rp 11,6 triliun dengan mekanisme pembayaran tukar guling saham 100 persen saham Mitratel, anak perusahaan PT Telkom yang merupakan kompetitor utama TBIG dan SKP, milik Abdul Satar dan Wahyu Sakti Trenggono.

"Di samping mendesak KPK mengusut korupsi Rp 26 triliun oleh PT Telkom dalam kesepakatan akusisi TBIG. Raden Nuh juga telah mendesak Kejaksaan Agung melanjutkan proses penyidikan korupsi MPLIK di Telkom sebesar Rp 78,5 miliar yang didduga dilakukan oleh Arief Yahya, Alex J Sinaga, Abdul Satar dan Wahyu Sakti Trenggono," ujar Eggi Sudjana, dalam rilisnya.

Selain memohon penetapan penangkapan dan penahanannya tidak sah, advokat Raden Nuh juga memohon hakim praperadilan untuk mengharuskan Kapolri cq Kapolda Metro Jaya meminta maaf kepada dirinya melalui 7 TV nasional, 10 media nasional dan 10 media on line selama 2 (dua) hari berturut-turut.

Raden Nuh juga memohon hakim praperadilan agar menghukum Kapolri cq Kapolda Metro Jaya selaku termohon untuk membayar ganti rugi Rp 110 miliar dan rehabilitasi nama baiknya, akibat penangkapan, penetapan dan penahanan Raden Nuh secara tidak sah, melanggar hukum dan hak asasi manusia. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

UPDATE

Tumbuhkan Mimpi Puluhan Anak Nelayan Cilincing Lewat Nobar Film

Senin, 14 September 2026 | 03:18

Sejumlah Alutsista TNI Gercep Sisir Korban KM Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 02:55

Kesehatan di Tepi Republik

Senin, 14 September 2026 | 02:29

Ekonomi Batam Tumbuh 7,28 Persen Bukti Kepercayaan Dunia Usaha Terus Menguat

Senin, 14 September 2026 | 01:54

Terpilih jadi Ketum HPK Kosgoro 1957, Eric Hermawan Langsung Tancap Gas Konsolidasi

Senin, 14 September 2026 | 01:24

Abu Vulkanik Berbahaya bagi Air dan Ikan, Begini Penjelasannya

Senin, 14 September 2026 | 00:55

KDM Dinilai Lebih Utamakan Pencitraan Ketimbang Solusi Defisit APBD Jabar

Senin, 14 September 2026 | 00:33

Menuju HUT ke-81, Panglima TNI Buka Rangkaian 72 Lomba Open Turnamen

Senin, 14 September 2026 | 00:11

SOKSI Siap Tempuh Jalur Hukum Gugat 'Bocor Alus Tempo'

Minggu, 13 September 2026 | 23:48

Asta Cita, Zakat, dan Jalan Baru Mengentaskan Kemiskinan

Minggu, 13 September 2026 | 23:24

Selengkapnya