Berita

presiden joko widodo/net

Rizal Ramli: Jaman Belanda Rakyat Juga Disuruh Kerja, Kerja, Kerja…

SENIN, 08 DESEMBER 2014 | 22:42 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Keinginan pemerintah mengevaluasi harga gas elpiji ukuran 3 kilogram yang banyak digunakan rakyat kelas bawah patut disesalkan.

Keinginan itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla pekan lalu (Selasa, 25/11). Menurut JK, walaupun dinaikkan, namun harga baru gas elpiji 3 kilogram akan tetap lebih murah dibandingkan harga minyak tanah.

Pernyataan JK ini menyambung pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelumnya yang mengatakan bahwa harga elpiji 3 kilogram mendapatkan subsidi terbesar ketiga setelah harga listrik dan harga BBM.


Bila sebelumnya besaran subsidi untuk elpiji 3 kilogram sebesar Rp 564 miliar, kini di dalam APBN 2014 menjadi Rp 55,12 triliun.

Ekonom senior DR. Rizal Ramli menilai keinginan pemerintah mengevaluasi atau menaikkan harga elpiji 3 kilogram ini patut dipertanyakan mengingat saat ini harga gas seperti halnya harga minyak di pasar dunia juga sedang mengalami penurunan.

"Mengapa yang dihajar rakyat kelompok menengah dan bawah. Beras untuk rakyat miskin (raskin) sudah dihapuskan, harga BBM sudah dinaikkan, harga tiket kereta api juga mau dinaikkan seperti harga elpiji 3 kilogram. Sementara Pertamax dan Pertamax Plus yang sepenuhnya untuk rakyat kelas atas tidak dinaikkan," urai Rizal Ramli dalam perbincangan dengan redaksi malam ini (Senin, 8/12).

"Mas Jokowi, apa ini yang dimaksud dengan perubahan? Kok tega amat?" tanya dia anggota Panel Ahli PBB ini.

Menurut Rizal Ramli keputusan-keputusan pemerintah yang berseberangan dengan kepentingan rakyat kecil ini terjadi karena tidak ada ideologi pro rakyat dan keberanian mengambil berpihak secara tegas kepada rakyat. Nyatanya, rakyat masih menjadi jargon pembangunan.

"Itulah kalau kerja tanpa ideologi. Jaman Belanda, rakyat juga disuruh kerja, kerja, kerja, tanam paksa. Keuntungannya disedot Belanda, rakyat semakin miskin," demikian Rizal Ramli. [dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya