Fadli Zon Yakin Kebanyakan Peserta Munas Ancol Bukan Kader Golkar

Sudah seharusnya bagi Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Aburizal Bakrie, mengingat hasil Munas Bali sesuai dengan mekanisme yang sah.

Begitu kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Senin, 8/12).

"Kita akui Munas yang sah adalah yang di Bali. Kita orang parpol jelas tahu aturan main ada AD/ART, siapa yang milih ketua DPD dan DPC itu yang sah," katanya.

Wakil Ketua DPR itu menuding peserta Munas Ancol adalah orang-orang tak jelas asal usulnya dan bukan kader Golkar.

"Ada orang dipakaikan baju abal-abal, bukannya ikut mencampuri, tapi yang ini 'kan bukan organisasi Munas, orang datang tidak jelas asalnya," lanjutnya.

Lebih lanjut, Fadli mengingatkan agar Menkum HAM berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena bila salah bisa dianggap mengintervensi partai politik.

"Menkum HAM harusnya sahkan yang versi Ical, dari situ jelas siapa yang hadir. Kalau banyak-banyakan orang, datangin saja orang di pasar, lalu mandat. Itu tidak sembarangan ada AD/ART yang bersifat internal, pemerintah tidak boleh turut campur," tandasnya.[wid]