. Ada tiga hal yang bisa menentukan Munas Golkar mana yang akan eksis di jagat politik Indonesia. Ketiga hal itu adalah hukum, opini publik dan politik pemerintah.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA. Untuk soal hukum, Denny menilai itu pengadilan yang akan berbicara. Lebih-lebih banyak hal yang publik tak bisa menilai legalitas detailnya. Dan juga, kedua munas itu dibuat dengan desain yang juga melibatkan ahli hukum, sehingga keduanya akan beradu bukti di pengadilan.
Terkait dengan faktor kedua atau opini publik, Denny JA menilai Munas Jakarta lebih cerdas. Sebab ketika Munas Bali pro-Pilkada via DPRD, Munas Jakarta pro-Pilkada langsung.
Denny menjelaskan, sudah 10 tahun rakyat merasakan memilih pemimpinnya. Karena itu, mengembalikan Pilkada via DPRD akan dianggap merampas hak rakyat. Dari sisi ini, semua kekuatan rakyat yang terdiri dari civil society, media, opinion makers tentu saja tidak akan tinggal diam sebab haknya dirampas.
Denny JA pun membandingkan sekaligus mengingatkan bahwa SBY saja yang saat itu menjadi Presiden di-bully dan dijadikan
common enemy akibat Fraksi Demokrat yang
walk-out dalam sidang Paripurna DPR, yang mengakibatkan kemenangan opsi Pilkada via DPRD. Menghadapi hal ini, SBY pun langsung merespon dengan melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Uandang-undang (Perppu) untuk kembali pilkada langsung. Setelah Perppu terbit, kemarahan rakyat pun mereda.
"Munas Golkar Bali sangat tidak cerdas ingin merampas hak rakyat memilih pemimpinnya sendiri. Mereka menyepelekan kekuatan rakyat. Tambah tak cerdas lagi dengan keinginan Presiden pun akan dipilih secara tak langsung. Rakyat hanya dibiarkan menjadi penonton saja?" jelas Denny JA, dalam akun twitter-nya @DennyJA_WORLD, pagi ini (Senin, 8/12).
Denny JA mengingatkan lagi, gerakan Reformasi itu justru bertujuan memberikan rakyat hak politiknya untuk memilih pemimpin sendiri. Dan Presiden Soeharto, yang saat itu sangat kuat, bisa ditumbangkan rakyat yang marah karena berani menyepelekan hak rakyat.
Denny menilai Munas Jakarta sangat cerdas membaca kelemahan Munas Bali. Seketika Munas Jakarta membuat apa yang disebut
contrasting atau pembeda. Dan kika Munas Bali tak kunjung merevisi programnya secara cepat, bisa dipastikan kekuatan rakyat berada di belakang Munas Jakarta.
Civil society, media,
opinion makers akan gegap gempita memperjuangkan pilkada lansung bersama munas Golkar Jakarta.
"Opini publik tahu juga memang politik itu kotor. Tapi mereka tetap tak menyukai penghianatan atas perjanjian yang sudah ditanda tangani. Munas Bali dituduh menghianati perjanjiannya dengan presiden saat itu, SBY untuk mendukung pilkada langsung," kata Denny JA, sambil mengatakan Demokrat dan PAN juga tak akan menyukai penghianatan itu.
"Munas Golkar Jakarta sekali lagi secara cerdas ikut memainkan kisah penghianatan Munas Bali. Munas Jakarta mendukung Perppu SBY. Untuk opini publik, Munas Jakarta menang telak. Munas Bali harus cepat mengoreksi blundernya atas pilkada via DPRD," sambung Denny JA lagi, sambil mengingatkan, semakin lama Munas Bali mengoreksi blundernya, semakin ia di-bully publik dansemakin Munas Jakata memperoleh bola muntah.
Untuk faktor ketiga, politik pemerintah, Denny mengatakan bahwa opini publik akan juga mempengaruhi sikap pemerintah. Jika opini publik netral saja, pemerintah sudah cenderung pada Munas Jakarta. Apalagi jika opini publik marah atas Munas Bali. Bisa dikatakan untuk opini publik dan dukungan pemerintah, Munas Jakarta mengungguli Munas Bali.
Kata Denny lagi, satu satunya yang bisa memveto opini publik dan preferensi pemerintah adalah pengadilan. Di situlah pertarungan penentu, walau sangat mungkin, pengadilan pun akan dipengaruhi oleh opini publik dan preferensi pemerintah.
"Namun kita berharap terjadi rekonsiliasi antara Munas Jakarta dan Munas Bali. Golkar adalah partai bersejarah. Jika tak ada rekonsiliasi, golkar sebagai partai yang akan rugi," demikian Denny JA.
[ysa]
