Jenderal (Purn) AM Hendropriyono: Saya Tidak Terlibat Kasus Tewasnya Almarhum Munir

Siapa sebenarnya yang membunuh aktivis HAM Munir? Pertanyaan ini kembali menghangat, bukan hanya karena dua hari lagi akan diperingati hari HAM sedunia, tapi baru-baru ini, publik terhentak dengan kabar pembebasan bersyarat yang diterima Pollycarpus, terpidana kasus Munir.

Setiap kali kasus ini mencuat dan dipertanyakan, sorotan mata seringkali mengarah ke Badan Intelijen Negara (BIN). Padahal, sampai saat ini, tak pernah ada bukti-bukti kuat secara hukum bahwa BIN dan aparatnya terlibat dalam pembunuhan pria bernama lengkap Munir Said Thalib itu.

Memang, ada bekas Deputi V BIN Muchdi Purwopranjono yang sempat jadi terdakwa dalam kasus ini. Tapi, bekas Danjen Ko­passus yang kerap disapa Muchi PR ini, divonis bebas oleh Penga­di­lan Negeri Jakarta Selatan. Ha­kim mementahkan dakwaan jak­sa bahwa Muchdi PR punya motif dendam terhadap Munir. Hakim juga mementahkan adanya reka­man telepon dari Muchdi PR ke Munir sebelum Munir tewas.

Tapi, persepsi bahwa ada keter­libatan BIN dalam pembunuhan Munir seperti terus menggelayuti alam pikiran sebagian publik. Hal ini membuat bekas Kepala BIN Jenderal (Purn) AM Hendropri­yono tak habis pikir. Hendro yang sekarang sudah jadi profesor bi­dang intelijen ini juga heran ke­napa seringkali namanya dikait-kaitkan dalam kasus ini. Me­mang, Munir tewas di saat Hen­dropriyono masih menjabat sebagai kepala BIN. Munir tewas 7 September 2014.  

Saya tidak terlibat (dalam kasus tewasnya Munir),” kata Hendro kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Berikut wawancara selengkapnya:

BIN selalu dikait-kaitkan dalam kasus tewasnya Munir, pendapat Anda?
Orang-orang yang mengaitkan BIN dalam kasus tewasnya al­mar­hum Munir itu mungkin ter­pengaruh sekali oleh trauma masa lampau dan dongeng-dongeng, film atau buku-buku tentang operasi intel CIA, KGB dan lain-lain, yang bisa seenaknya meng­hilangkan nyawa orang. Kare­nanya lalu mengira BIN juga barbarian seperti itu.

Memangnya BIN seperti apa?
Kita justru membangun inteli­jen negara yang etis. Saya berusa­ha menggali Filsafat Intelijen Ne­gara Republik Indonesia. Deri­vasi filsafat tersebut berkaitan dengan strategi dan berbagai pola operasi intel yang memegang te­guh prinsip Ketuhanan Yang Ma­ha Esa, dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Bukan­nya membu­nuhi anak bangsanya sendiri .

Nama Anda juga sering dikait-kaitkan dalam kasus tewasnya Munir...
Negara kita negara yang ber­dasarkan hukum, tapi bukan hukum rimba. Menebar fitnah un­tuk membentuk opini publik sehingga menghukum orang yang tidak bersalah, sama sekali tidak dibenarkan. Saya yakin sa­ya tidak terlibat. Saya juga per­caya bahwa proses ajudikasi di negara demo­krasi selalu berjalan secara adil.

Anda siap kalau nanti ada undangan dari penegak hu­kum untuk memberikan kete­rangan terkait kasus ini?
Saya menyerahkan sepenuh­nya kepada lembaga peradilan. Tapi, saya minta lembaga politik dan LSM tidak mendesak-desak agar lembaga hukum melakukan pemeriksaan.

Kasus Munir kembali men­cuat setelah Pollycarpus bebas bersyarat, bagaimana menurut Anda?
Pembebasan Pollycarpus tentu merupakan kesempatan bagi LSM tertentu untuk mencuatkan lagi kasus Munir. Dengan demi­kian, mereka kembali mendapat­kan panggung dalam usahanya menarik perhatian publik.

Menurut Anda wajar nggak Polly mendapat pembebasan bersyarat?
Pollycarpus itu sama seperti na­rapidana lainnya, maka hukum na­sional harus ditegakkan secara adil kepada seluruh warga. Tak boleh ada pembedaan. Kalau pembe­basan bersyarat Pollycar­pus itu sudah sesuai dengan hu­kum nasional, maka wajar saja. Yang nggak wajar kalau pembe­basan itu menabrak hukum nasional.

Untuk menuntaskan kasus Munir, apa Anda punya saran?
LSM yang masih saja meng­gonggong harus diberi kesadaran. Muara dari semua kasus seperti ini adalah hukum, bukan kekua­saan yang mereka ingin bangun dari menggalang opini publik.

Sebelum Munir tewas, apa Anda punya informasi khusus tentang Munir?
Informasi yang disampaikan almar­hum Pak Taufik Kiemas, sesungguhnya almarhum Munir sempat berniat menerjunkan diri ke politik dengan masuk PDI Perjuangan.

Apakah BIN sempat mela­kukan investigasi terkait tewasnya Munir?
BIN merupakan badan yang sedang dituduh dalam kasus itu, sehingga tidak fair kalau mela­kukan investigasi sendiri. Lagi­pula kewenangan tersebut berada pada Polri sebagai aparat penegak hukum.

Apa Anda melihat ada ke­gan­ji­lan-keganjilan dalam pengusutan kasus Munir yang sudah dilakukan aparat pene­gak hukum atau Tim Pencari Fakta yang dibuat Pemerintah SBY?
Tentang versi pemerintah, ta­nyakan ke pemerintahan SBY. Ka­rena pngusutan dilakukan sesudah Megawati tidak lagi memerintah. Tapi, ada satu hal yang saya sesal­kan dalam pengu­sutan kasus te­wasnya almarhum Munir.

Apa itu?
Kenapa tim forensik kita dulu tidak diberi kesempatan me­meriksa jenazah almarhum, se­hingga semata-mata berpegang pada keterangan dari pihak Be­landa saja. Padahal tewasnya al­marhum itu di pesawat Garuda yang berbendera Indonesia. Jadi, ini aneh kenapa selama 10 tahun terakhir dimana administrasi ne­gara di bawah oposisi terhadap Megawati, kasus ini tidak juga terungkap. ***