Berita

ilustrasi

Adhie M Massardi

Indonesia Darurat Demokrasi

MINGGU, 07 DESEMBER 2014 | 09:17 WIB | OLEH: ADHIE M. MASSARDI*

DEMOKRASI bukanlah metode untuk mendirikan kekuasaan yang kuat, yang disangga oleh parlemen yang kuat, partai yang kuat, jaringan pers yang solid, dan kekuatan bersenjata yang digdaya. Sehingga penguasa bisa berbuat apa saja tanpa bisa dikontrol.

Rezim pemilu dalam demokrasi bukan seperti lomba panjat (pohon) pinang pada acara 17-an memperingati proklamasi kemerdekaan RI, di mana seseorang yang berhasil mencapai puncak boleh secara tamak menggasak semua kekayaan (hadiah) yang tergantung di atas sana. Atau (hanya) berbagi dengan komplotannya yang secara berkolaborasi bahu-membahu mendorongnya hingga puncak kekuasaan. Sedang rakyat hanya jadi penonton.

Demokrasi menjadi pilihan banyak negara beradab di muka bumi karena ia merupakan metode paling rasional untuk membangun pemerintahan yang kuat, bermartabat dan (harus) bermanfaat bagi mayoritas rakyat.


Konsep periklanan dan komunikasi yang menipu mungkin bisa mengecoh rakyat pemilih (dalam pemilu) karena ditebar dengan pesona canggih lewat teknologi informasi dan perangkat komunikasi multi-media. Tapi masih ada parlemen, akal sehat yang dibangun oleh kalangan ulama, rohaniawan, intelektual, dan pers serta mahasiswa di kampus-kampus.

Demokrasi menjadi pilihan banyak negara beradab di muka bumi karena apabila terjadi "malpraktek" dalam pemilu, sehingga melahirkan penguasa yang tamak dan menipu, yang menjuali aset-aset negara demi privatisasi dan tuntutan pasar, padahal sesungguhnya itu korupsi dalam kemasan neoliberal, demokrasi menyediakan mekanisme yang terukur untuk mengganti rezim yang dzolim seperti itu.

Maka ketika di negeri ini muncul pikiran dan praktek untuk penguatan sistem presidensial dengan mengerdilkan dan memporak-porandakan Parlemen dan parpol, serta menafikan mekanisme kontrol, terutama dari kalangan civil society dan mahasiswa, sesunguhnya Indonesia sedang berada dalam darurat demokrasi”.

Demokrasi sedang bermetamorfosa menjadi tirani. Hati-hati...! [***]

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya