Berita

ilustrasi

Adhie M Massardi

Indonesia Darurat Demokrasi

MINGGU, 07 DESEMBER 2014 | 09:17 WIB | OLEH: ADHIE M. MASSARDI

DEMOKRASI bukanlah metode untuk mendirikan kekuasaan yang kuat, yang disangga oleh parlemen yang kuat, partai yang kuat, jaringan pers yang solid, dan kekuatan bersenjata yang digdaya. Sehingga penguasa bisa berbuat apa saja tanpa bisa dikontrol.

Rezim pemilu dalam demokrasi bukan seperti lomba panjat (pohon) pinang pada acara 17-an memperingati proklamasi kemerdekaan RI, di mana seseorang yang berhasil mencapai puncak boleh secara tamak menggasak semua kekayaan (hadiah) yang tergantung di atas sana. Atau (hanya) berbagi dengan komplotannya yang secara berkolaborasi bahu-membahu mendorongnya hingga puncak kekuasaan. Sedang rakyat hanya jadi penonton.

Demokrasi menjadi pilihan banyak negara beradab di muka bumi karena ia merupakan metode paling rasional untuk membangun pemerintahan yang kuat, bermartabat dan (harus) bermanfaat bagi mayoritas rakyat.


Konsep periklanan dan komunikasi yang menipu mungkin bisa mengecoh rakyat pemilih (dalam pemilu) karena ditebar dengan pesona canggih lewat teknologi informasi dan perangkat komunikasi multi-media. Tapi masih ada parlemen, akal sehat yang dibangun oleh kalangan ulama, rohaniawan, intelektual, dan pers serta mahasiswa di kampus-kampus.

Demokrasi menjadi pilihan banyak negara beradab di muka bumi karena apabila terjadi "malpraktek" dalam pemilu, sehingga melahirkan penguasa yang tamak dan menipu, yang menjuali aset-aset negara demi privatisasi dan tuntutan pasar, padahal sesungguhnya itu korupsi dalam kemasan neoliberal, demokrasi menyediakan mekanisme yang terukur untuk mengganti rezim yang dzolim seperti itu.

Maka ketika di negeri ini muncul pikiran dan praktek untuk penguatan sistem presidensial dengan mengerdilkan dan memporak-porandakan Parlemen dan parpol, serta menafikan mekanisme kontrol, terutama dari kalangan civil society dan mahasiswa, sesunguhnya Indonesia sedang berada dalam darurat demokrasi”.

Demokrasi sedang bermetamorfosa menjadi tirani. Hati-hati...! [***]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya