Munas Gabungan, Jalan Keluar Konflik Internal Golkar

Musyawarah Nasional (Munas) gabungan bisa menjadi opsi ketiga yang mampu mengakhiri konflik di internal partai Golkar, jika ke depan tidak ada satupun hasil kepengurusan partai yang diakui pemerintah.

Kondisi Golkar pasca Munas akan sama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bertarung di pengadilan. Bedanya, di Golkar belum ada yang tahu kubu mana yang akan disahkan oleh Menkum HAM.

Begitu kata Sekretaris panitia pengarah Munas IX Partai Golkar Jakarta, Indra J Piliang saat ditemui di lokasi Munas Ancol, Sabtu (6/12).

"Nanti Menkum HAM lah yang melakukan verifikasi secara administrasi dan faktual. Peluang? Kalau Munas ini, sama dengan PPP, Muktamar mereka juga berdempet waktunya. Tapi kita belum tahu apakah ada yang akan disahkan Menkum-HAM," katanya .

Menurut Indra, Munas Gabungan bisa menjadi jalan keluar konflik ini. Di Munas gabungan itu, nantinya masing-masing calon yang muncul di Munas Bali maupun Jakarta bisa saling bertarung.

"Munas Gabungan bisa jadi opsi ketiga. Calon di Bali dan di sini bertarung dalam Munas Gabungan. Tapi saya menekankan bahwa kedaulatan partai ada di tangan anggota, ini yang tidak terbaca di Munas Bali," tegasnya.

Munas Jakarta sedianya akan digelar Januari 2015. Namun karena kubu Aburizal Bakrie (Ical) sudah menyelenggarakan Munas di Bali, untuk mengejar batas waktu penyelesaikan konflik internal partai di pengadilan sampai inkrah hanya 3 bulan, maka kubu Agung Laksono Cs memajukan munas Jakarta. [jpnn/ian]