Kekecewaan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), atas sikap Partai Golkar yang ingkar janji dan menolak Perppu nomor 1 Tahun 2014 (Perppu Pilkada) buatan pemerintahan SBY, kian memuluskan langkah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendukung Perppu.
"Saya yakin kali ini urusan Perppu akan terselesaikan dengan baik, apalagi lihat twitter-nya Pak SBY," ujar politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, yang merupakan juru runding KIH saat ditemui di ruang paripurna gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/12).
Pramono mengatakan, Perppu Pilkada bikinan SBY ketika masih menjabat Presiden ke-6 berisi koreksi atas mekanisme UU Pilkada lewat DPRD yang digolkan Koalisi Merah Putih.
Perppu ini mendapat perhatian besar dari publik dan akan dengan mudah diterima masyarakat.
"Insya Allah akan digolkan. Sehingga ada payung hukum dan baik bagi Pilkada 2015," harapnya.
Pramono juga punya hitung-hitungan politik tersendiri dalam mengantisipasi voting. Menurutnya, Perppu itu akan diamini oleh seluruh anggota KIH yang terdiri dari PDIP, Hanura, PKB, Nasdem dan PPP ditambah dengan sempalan dari KMP, yakni fraksi Demokrat dan PAN.
"Ini sudah lebih dari cukup untuk memenangkan Perppu itu di DPR. Kami sudah komunikasi dengan teman-teman Demokrat dan PAN sehingga saya yakini Perppu Pilkada akan diloloskan," tegas mantan Wakil Ketua DPR RI ini.
Kemarin, lewat akun twitternya, Presiden ke-6 RI SBY mengkritik sikap Partai Golkar yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Lewat akun Twitter resmi miliknya, @SBYudhoyono, Kamis malam (4/12), SBY menilai Golkar telah mengingkari kesepakatan yang dibuat terkait Perppu Pilkada.
SBY mengklaim memegang Nota Kesepakatan enam partai politik yang diterimanya pada sore hari 1 Oktober 2014 sebelum pemilihan pimpinan DPR RI.
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar ikut menandatanganinya bersama para pimpinan Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hanya diwakili ketua umumnya.
Ditegaskan SBY, Partai Demokrat tidak mungkin bekerja sama dengan pihak yang ingin membatalkan pemilihan kepala daerah secara langsung. SBY juga menginstruksikan pimpnan Partai Demokrat untuk menjalin komunikasi dengan pimpinan PDI Perjuangan dan KIH agar bersama-sama memperjuangkan Perppu Pilkada Langsung lolos dan disahkan DPR menjadi undang-undang.
[ald]
