Menyusul, Demokrat Ikut Tinggalkan KMP

Partai Demokrat kecewa dengan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Golkar di Bali yang memutuskan bahwa partai beringin itu akan terus mendukung RUU Pilkada. Ini mengingat mantan Presiden SBY, yang juga ketua umum Demokrat, telah mengeluarkan Perppu untuk mengganti RUU itu.

"Ya sangat kecewa. Kita kan sudah komitmen bahwa kita (KMP) mendukung Perppu. Kalau mereka kembali memperjuangkan Pilkada lewat DPRD itu sama aja ingkar. Sangat disayangkan," ujar Ketua Harian Demokrat Syarief Hasan, saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Jumat, 5/12).

Sikap Golkar ini akankah membuat Demokrat keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP)?

Syarief meluruskan bahwa sejak awal Demokrat tidak berdiri dia ntara kedua kubu tersebut. Demokrat berdiri sebagai penyeimbang, yaitu mendukung semua keputusan yang pro rakyat dan menolak semua putusan yang merugikan rakyat.

"Sejak awal kami tidak di KMP atau KIH. Tapi di isu-isu tertentu bisa sama-sama di kmp dan tidak menutup kemungkinan di KIH, karena kami partai penyeimbang," jelas mantan Menkop dan UKM itu.

Dengan mengusung sikap ini Demokrat, kata Syarief, tidak keberatan jika disebut bermain di dua kaki. Menurutnya, sepanjang kebijakan itu sesua dengan visi misi Demokrat dan memiliki keberpihakan strategi pada rakyat akan terus didukung.

"Ya terserah kami penyeimbang, yang pasti kami bukan oposisi," tandasnya.

Dijelaskan lagi oleh Syarief bahwa saat ini Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas akan segera menjalin komunikasi dengan kubu PDIP.

"Ketua fraksi Demokrat akan berkomunikasi dengan PDIP," tandasnya.[wid]