Amir Syamsuddin: Tak Semua Anggota KMP Mengingkari Perppu Pilkada Langsung

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat merasa yakin tidak semua anggota DPR yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menolak Perppu Pilkada secara langsung.

”Saya yakin, tak semua ang­gota KMP mengingkari ko­mit­men dukungan terhadap Perppu Pil­kada secara langsung,’’ ujar Amir Syamsuddin kepada Rakyat Merdeka, yang dihubungi via te­le­pon, kemarin.

Seperti diketahui,  Partai Gol­kar dalam  Munas di Bali me­nolak Peraturan Pemerintah Peng­­ganti Undang-Undang (Per­ppu) Nomor 1 Tahun 2014 ten­tang Pilkada yang dilak­sa­nakan secara langsung.

Sikap Golkar ini tentu mem­buat Partai Demokrat merasa he­ran. Sebab, sudah ada perjanjian hitam di atas putih soal dukungan KMP terhadap perppu yang  diter­bitkan SBY di akhir masa pe­me­­rintahannya tersebut.

SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat membeberkan ada perjanjian dengan KMP yang kronologisnya disampaikan se­cara rinci dalam akun twitter-nya @SBYudhoyono pada Senin (6/10/2014).

SBY mengaku pada Kamis (2/10/2014) malam  bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Na­sional Hatta Rajasa. Dalam per­te­muan itu disampaikan pesan dari pim­pinan partai KMP yang meng­inginkan Demokrat ber­ga­bung.

Meski Demokrat bukan ba­gian KMP, mereka ingin keb­er­sa­maan di DPR & MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan. PD bersedia ber­sama-sama di DPR & MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dgn Perbaikan yg akan saya terbitkan,” ungkap SBY.

Amir Syamsuddin selan­jut­nya me­ngungkapkan rasa ke­cewa sa­ma KMP yang meng­ingkari per­­janjian untuk men­dukung Perppu Pilkada secara langsung.

”Kami tentu kecewa karena KMP mengingkari komitmen men­dukung Perppu Pilkada sec­ara langsung,’’ papar bekas Men­kumham itu.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kenapa tidak ditagih saja ko­mitmen KMP agar men­du­kung Perppu Pilkada secara lang­sung yang sebentar lagi akan dibahas di DPR?
Kami serahkan saja kepada rak­yat untuk menilai tidak komit­mennya KMP terhadap Perppu Pil­kada secara langsung. Pa­da­hal, sudah ada perjanjian hitam di atas putih.

KMP merasa tidak ada per­janjian seperti itu, ini bagai­mana?
Saya turut menyaksikan pe­nan­datanganan kesepakatan po­litik untuk mendukung Perppu Pil­­kada. Tapi kalau sekarang ti­dak komitmen lagi, silakan rak­yat yang menilai dan meng­adili­nya.

Yang jelas, ada pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah ditandatangani. Padahal, nota ke­sepakatan itu telah mengikat pi­hak-pihak yang sepakat dengan butir-butir perjanjian itu.

Kalau begitu, apa Demokrat mau keluar dari KMP?
Partai Demokrat tidak pernah menjadi bagian KMP. Pak SBY kan sudah jelas menyebutkan bahwa  Partai Demokrat bukan ba­gian KMP. Kami sebagai pe­nyeimbang.

Apa Demokrat berjuang ke­ras menggolkan perppu tersebut?
Tentu, itu sudah pasti. Perppu itu kan dikeluarkan Pak SBY se­laku Presiden ketika itu. Pak SBY mengeluarkan Perppu Pilkada untuk membatalkan UU Pilkada yang telah disetujui DPR peridoe 2009-2014 lewat voting di rapat paripurna DPR.

Pak SBY mengeluarkan per­ppu itu setelah banyak penolakan dari rakyat terhadap UU Pilkada yang kewenangan memilih ke­pala daerah dikembalikan ke DPRD.

Ada penilaian, SBY sengaja keluarkan perppu agar men­dapat simpati rakyat karena se­belumnya dianggap men­du­kung pilkada lewat DPRD, ini bagaimana?
Dari awal Partai Demokrat men­dukung Pilkada secara lang­sung, tapi ada 10 perbaikan. Hanya saja dalam rapat paripurna itu, perbaikan tersebut tidak di­ako­modir, sehingga Demokrat walk out saat voting RUU Pil­kada.

Undang-Undang Pilkada tersebut mendapat reaksi keras dari publik yang tak mau hak me­reka untuk memilih kepala dae­rah dikembalikan ke DPRD.  Pe­nolakan masyarakat itulah se­ba­gai alasan Pak SBY me­nerbitkan Perppu Pilkada secara langsung.

Pak SBY melakukan itu agar rakyat memilih secara langsung pemimpin daerahnya. Ini bukan untuk mencari simpati. Tapi be­gitulah perjuangan Pak SBY dan Partai Demokrat.

Artinya Demokrat serius me­lakukan lobi-lobi di DPR untuk menggolkan Perppu Pilkada?
Ya. Itu sudah pasti. Fraksi De­mokrat di DPR tentu melakukan lobi-lobi dengan fraksi lain, khu­susnya yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Bagaimana dengan fraksi di KMP, apa tidak dilobi?
Itu juga dilobi. Sebab, saya yakin tidak semua anggota KMP mengingkari komitmen du­kung­an terhadap Perppu Pilkada se­ca­ra langsung.

Fraksi Demokrat akan terus ber­komunikasi dengan semua fraksi di DPR agar menge­de­pan­kan harapan masyarakat dalam me­milih kepala daerah. Itu kan ke­­inginan rakyat. Sedangkan ang­­gota DPR itu berupaya me­wu­judkan aspirasi rakyat.

Nanti rakyat akan melihat, frak­si mana  yang tidak mem­per­juang­kan kehendak rakyat dan frak­si mana yang komitmen mem­per­juangkan aspirasi rakyat. ***