. Dalam batas tertentu, Gerakan Hidup Sederhana yang digelorakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnadi, pantas untuk diapresiasi. Misalnya terkait dengan pelarangan rapat di hotel atau keharusan penyajian konsumsi yang mesti bermuatan lokal.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Control (IBC), Akhmad Suhaimi. Namun Suhaimi juga mengingatkan agar penghematan ini juga tidak menghambat program-program pro rakyat. Artinya, penghematan ini mesti hanya pada operasional pejabat saja.
"Jangan sampai juga gerakan hidup sederhana ini hanya menjadi panggung pencitraan bahkan membatasi hubungan sosial seorang pejabat negara dengan masyarakat," kata Suhaimi kepada RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 4/12).
Suhaimi sendiri menilai Program Hidup Sederhana yang digalakkan Menteri PAN dan RB ini sudah dapat dikatakan mendekati program sederhana kebablasan dan tak masuk akal. Misal, meminimalisir tamu undangan resepsi pernikahan anak pejabat. Padahal jelas acara semacam resepsi pernikahan, pesta atau acara keluarga pejabat tidak dibiayai negara.
"Kuantitas undangan bukan menjadi tolok ukur kesederhanaan seorang pejabat. Ini bahkan dapat membatasi silaturahmi seorang pejabat dengan tetangga dan pihak lain," ungkap Suhaimi.
Sebelum Surat Edaran tentang Gerakan Hidup Sederhana itu lahir, lanjut Suhaimi, aturan yang selama ini ada sudah cukup baik. Misal ketentuan batasan pemberian seseorang pada pejabat negara melalui ketentuan larangan gratifikasi.
"Saya salut dengan panglima TNI kemarin ketika menikahkan anaknya, panglima sebagai pengundang memberi ketentuan bahwa yang hadir tidak boleh membawa kado," ungkap Suhaimi, sambil mengatakan sikap Panglima ini lebih baik dari pada membatasi undangan pejabat yang malah bisa menjadi bumerang.
"Bisa saja seseorang sudah mempunyai banyak kolega, lalu kolega menjadi atal hadir karena adanya edaran KemenPANdan RB. Surat edaran tentang Gerakan Hidup Sederhana bahkan melahirkan ketersinggungan. Dapat dibayangkan seseorang yg mempunyai teman alumni sekolah dengan ratusan jumlahnya, lalu tak jadi diundang karena hanya dia pejabat," sambung Suhaimi.
Suhaimi mengusulkan agar Serat Edaran itu dievaluasi saja agar lebih efektif dan menjaga kewibawaan pemerintahan.
[ysa]
