Berita

Hukum

SUAP GAS BANGKALAN

Gerindra Tak Akan Beri Bantuan Hukum untuk Fuad Amin

RABU, 03 DESEMBER 2014 | 18:31 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Partai Gerindra tidak akan memberikan bantuan hukum untuk Fuad Amin. Kemarin, Fuad yang merupakan Ketua DPC Gerindra di Bangkalan dicokok KPK karena terlibat kasus dugaan korupsi penyediaan gas di Bangkalan, Jawa Timur.

"Partai tidak akan memberikan bantuan hukum karena dia tertangkap tangan," ujar Ketua DPP Partai Gerindra Desmond  J Mahesa kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Rabu, 3/12).

Apa yang dialami mantan Bupati Bangkalan itu, kata Desmond, melanggar AD/ART partai. Bahkan, kata dia, partai akan memecat yang bersangkutan.


Desmond mengatakan saat melakukan dugaan korupsi, Fuad belum terdaftar sebagai anggota Gerindra. Saat itu, lanjut dia, Fuad masih menjadi bupati Bangkalan.

"Status Beliau terdaftar pada saat pemilu (Pileg)," ungkapnya. Apapun itu, menurutnya, kasus ini menjadi pembelajaran penting untuk semua kader Gerindra ke depannya.[dem]


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya