ADA enam elemen penting dalam membangun sebuah negara maritim yaitu Geographical Position, Physical Confirmation, Extent of Territory, Number of Population, Character of the People, dan Character of Government. Apakah enam point itu sudah dimiliki Indonesia jika ingin menjadi negara maritim yang disegani dunia, tentu belum semua. Karakter penduduk dan karakter pemerintahan yang tentu masih jauh dari hal tersebut.
Terkait hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk merubah paradigma dan karakter penduduk dan pemerintahan agar memiliki pemahaman yang sama tentang pembangunan berbasis maritim. Hal ini sangat terkait dengan pembanguna SDM yang berbasis budaya maritime seperti yang dimiliki nenek moyang bangsa Indonesia pada jaman dahulu sebagai bangsa maritim.
Untuk membangun sebuah negara maritim dibutuhkan pilar-pilar yang kuat agar bangunan itu bisa kokoh dan mampu bertahan sepanjang masa. Setidaknya ada 10 pilar yang perlu dibangun untuk jadikan Indonesia menjadi negara maritim yang berdaulat, bermartabat dan bedaya saing tinggi. Pilar-pilar ini harus terangkum dalam sebuah kebijakan maritime (maritime policy).
Satu; Menyusun Tata Kelola Laut dalam Kerangka Negara Maritim. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan dan pemanfaatan laut bisa terintegrasi satu sektor dengan lainnya yang dipayungi masing-masing kebijakan yang tidak saling tumpang tindih seperti sekarang ini.
Dua; Pengembangan SDM dan IPTEK Maritim. Sumberdaya manusia yang memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam bidang maritime adalah seuah keniscayaan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, serta ditunjang dengan ilmu dan teknologi yang mumpuni terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan laut.
Tiga; Penguatan Infrastruktur Maritim. Infrastruktur adalah tulang punggung ekonomi sebuah bangsa sehingga Indonesia sebagai negara kepulauan, infrastruktur maritim adalah hal yang mutlak dibangun.
Empat; Pemerataan Ekonomi dan Industri Maritim di Seluruh Wilayah NKRI. Cara pandang terhadap NKRI sebagai negara kepulaun tidak bisa parsial, keterpaduan pembangunan di satu pulau dengan pulau lainnya harus seimbang agar pertumbuhan ekonomi bisa merata serta system logistik seimbang dan akan berdampak pada ekonomi biaya murah. Saat ini ketimpangan ekonomi dan logistik sangat terasa karena pembangunan ekonomi dan industry terpusat di Jawa dan Sumatera.
Lima; Membangun Sistem Transportasi Laut yang Sinkron dengan Sistem Logistik. Untuk sebuah negara maritime, system transportasi laut dan system logistik harus sinkron serta keterkaitan dengan infrastruktur pendukung lainnya yang ada di darat, sehingga efisinesi dan distribusi bisa merata hingga ke pelosok negeri.
Enam; Membangun Sistem Pertahanan dan Keamana Maritim yang Handal. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lautan yang sangat luas dan posisi geografis yang strategis membutuhkan sebuah system pertahanan dan keamanan maritime yang kuat. Tanpa itu, tentu NKRI akan mudah diacak-acak oleh negara lain.
Tujuh; Membangun Perikanan Laut yang Bedaya Saing. Perikanan laut adalah salah satu potensi laut Indonesia yang besar, sehingga diperlukan sebuah kebijakan yang holistik dan terintegrasi agar bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi bangsa dan mampu bersaing dengan negara lain.
Delapan; Pengelolaan Migas dan Mineral Berwawasan Lingkungan. Potensi migas dan mineral di laut Indonesia sangat besar, bahkan 90 persen potensinya ada di lautan. Untuk itu diperlukan sebuah kebijakan dan strategi yang mumpuni untuk mengelola dan memanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
Sembilan; Membangun Pariwisata Bahari. Ribuan pulau kecil di Indonesia yang memiliki keindahan yang eksotis dan sangat potensial untuk pengembangan pariwisata bahari, disamping luasnya lautan yang juga memiliki potensi untuk sebuah pelayaran wisata.
Sepuluh; Pelesetarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana. Pembangunan industri dan tata kota tentu memiliki implikasi terhadap kelestarian lingkungan maritime, sehingga perlu di tata dengan baik agar dampak kerusakan lingkungan laut bisa diminimalisir. Selain itu, keberadaan Indonesia di Ring of Fire tentu memiliki potensi bencana alam yang besar baik itu gempa dan tsunami, sehingga diperlukan system mitigasi bencana yang kemungkinan besar datangnya dari lautan.
Dr. Y. Paonganan, M.SI
Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI)
