Berita

ilustrasi/net

Hukum

TII: Korupsi Politik Indonesia Masih Subur

RABU, 03 DESEMBER 2014 | 15:35 WIB | LAPORAN:

. Secara global terdapat lima negara yang memiliki skor tertinggi dalam corruption perception index (CPI) di tahun 2014. Negara-negara tersebut adalah Denmarik (92), Selandia Baru (91), Finlandia (89), Swedia (87) dan Swiss (86).

Sedangkan lima negara yang memiliki skor terendah adalah Somalia (8), Korea Utara (8), Sudan (11), Afghanistan (12) dan Sudan Selatan (15).

Sementara CPI untuk Indonesia tahun 2014 naik dua digit dari 32 di tahun sebelumnya nenjadi 34. Indonesia menempati peringkat 109 dari 175 negara yang diukur.


Kenaikan skor ini menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisangkono patut mendapat apresiasi sebagai kerja bersama antara pemerintah, masyarakat sipil dan pebisnis dalam upaya memberantas korupsi, tapi tentu masih ada catatan penting yang harus diperhatikan.

"Selama ini kinerja pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah Indonesia perlu mendapatkan apresiasi dengan hasil CPI tahun 2014 ini. Hal yang sama juga dengan masyarakat sipil yang aktif dalam ikut serta memberikan pendidikan politik bagi warga negara tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi," tegas Dadang saat launching CPI 2014 di Hotel Grand Melia, Jakarta, Rabu (3/12).

Bagi Indonesa, tahun 2014 ini adalah tahun politik dimana gelaran pesta demokrasi terbesar tiap lima tahunan digelar. Survei persepsi masyarakat terhadap integrasi pemilu yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2013 menghasilan 71 persen responden paham bahwa praktik politik uang dalam pemilu masih menjadi hal lumrah. Bahkan 92 persen menyatakan pemimpin dan politisi yang melakukan korupsi juga merupakan hal yang lumrah terjadi.

Informasi lain seperti Global Corruption Barometer 2013 yang dikeluarkan Transperncy International mengafirmasi dengan menyebut parpol dan parlemen sebagai salah satu institusi demokrasi yang sarat dengan korupsi.

"Artinya problem korupsi politik merupakan akar dari masalah korupsi di Indonesia. Korupsi politik telah mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi dan akses kesejahteraan bagi rakyat Indonesia," demikian Dadang.

Untuk diketahui negara yang mengalami penurunan skor tajam CPI adalah China (36), Turki (45) dan Angola (19). Ketiga negara ini mengalami penurunan skor tajam sekitar 4-5 poin (dalam skala 100). Padahal Turki dan Cina dalam tahun terakhir alami pertumbuhan ekonomi lebih dari 4 persen.

"CPI 2014 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi telah dirusak oleh korupsi. Hal ini ditandai dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin dan pejabat politik," kata Ketua Tranparency International Jose Ugaz. [rus]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya