Usulan JK Bisa Kendorkan Upaya Pemberantasan Korupsi

. Permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya kebijakan tidak dijadikan bahan pemerikasaan atau tuntutan akan melemahkan penegakan hukum. Pasalnya, itu akan menimbulkan kebijakan kesewenang-wenangan yang berpotensi merugikan negara.

"Banyak contoh kasus pejabat pemerintah yang ditangkap KPK akibat penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara, justru saat ini menjadi saat yang tepat untuk pembelajaran bagi para pejabat untuk lebih hati-hati dalam membuat suatu kebijakan," kata Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesia Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 3/11).
 
Jajat menilai, korupsi merupakan musuh nyata yang sangat berbahaya. Sementara dengan memberikan kelonggaran kepada pejabat supaya kebijakan tidak dijadikan bagian dari pemeriksaan atau tuntutan sama saja melemahkan kinerja KPK yang telah sukses mengungkap berbagai kasus korupsi dari berbagai kalangan pejabat negara.

Jajang mengingatkan. setiap kebijakan yang akan diambil tentu memerlukan perhitungan yang matang, potensi yang akan timbul tentu sudah diperhitungkan. Jika kebijakan tersebut tidak berpotensi merugikan negara dan dijalankan dengan baik, kenapa harus takut sama KPK.

"Pejabat tidak perlu takut, ini harus dijadikan motivasi bagi mereka untuk membuat kebijakan yang benar-benar pro-rakyat," demikian Jajat. [ysa]