Berita

Publika

Pemda DKI Perlu Evaluasi Rencana Reklamasi Teluk Jakarta

RABU, 03 DESEMBER 2014 | 13:09 WIB

PEMERINTAH DKI Jakarta dinilai perlu untuk melakukan evaluasi atas rencana reklamasi pantai Teluk Jakarta yang merupakan pengembangan dari proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Untung rugi atas pembangunan mega proyek yang akan menelan biaya besar ini perlu dipertimbang secara lebih matang.

Reklamasi pantai yang merupakan program pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (National Integrated Coastal Development) yang berencana membangun 17 pulau buatan dari rekalmasi yang akan di lakukan ini.

Sebagai negera bahari, wilayah pesisir merupakan potensi besar yang menjadi aset bangsa dengan seluruh kekayaaan alam di dalamnya dengan fungsi ekologis yang tidak terhingga. Sangat disayangkan kawasan ini terancam dengan berbagai kebijakan pembangunan, seperti rencana proyek reklamasi tersebut.


Menurut pemberitaan media, sebanyak tujuh korporasi besar siap ikut ambil bagian dalam pembangunan proyek fantastis ini. Sejumlah pengembang properti telah berkomitmen menggarap pembangunan mega proyek reklamasi dan pengembangan lahan baru di Pantai Utara Jakarta, pengembang akan membangun 17 pulau buatan yang saling terhubung dengan daratan.

Dampak yang ditimbulkan dari reklamasi pantai akan berkaitan langsung dengan lingkungan hidup di Jakarta dan sekitarnya sebagai akibat dari proyek ini. Salah satunya akan mematikan profesi nelayan pesisir. Ketika pulau hasil rekalamasi itu menjadi kawasan elit, tidak menutup kemungkinan juga rumah para nelayan nantinya akan disingkirkan secara perlahan.

Selain merusak lingkungan, reklamasi juga berdampak pada kualitas air Teluk Jakarta, lingkungan sumber material, biota laut hingga dampak sosial lainnya. Bahkan jika reklamasi dilakukan dapat pula berakibat pada peningkatan ketinggian air laut yang bisa mengancam Kota Jakarta itu sendiri.  

Setiap pembangunan kota perlu diukur manfaat serta dampaknya bagi warga, begitu juga dengan rencana reklamasi. Siapa yang nantinya akan menangguk keuntungan dan siapa pula yang akan menanggung dampak buruknya. Karena kota dibangun untuk warganya, bukan untuk segelintir elite maupun pebisnis.

Semoga Pemrov DKI dapat meninjau kembali tentang rencana pembangunan reklamasi ini, apa pun pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat berpihak pada kepentingan rakyat. Jangan sampai rakyat menjadi korban dari sebuah pembangunan yang direncanakan. Terimakasih



Donk Ghanie

Pamulang Permai I Tangerang Selatan, Banten
HP: 082125388xxx  
Email: ghaniedonk@gmail.com

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya