Berita

Publika

Pemda DKI Perlu Evaluasi Rencana Reklamasi Teluk Jakarta

RABU, 03 DESEMBER 2014 | 13:09 WIB

PEMERINTAH DKI Jakarta dinilai perlu untuk melakukan evaluasi atas rencana reklamasi pantai Teluk Jakarta yang merupakan pengembangan dari proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Untung rugi atas pembangunan mega proyek yang akan menelan biaya besar ini perlu dipertimbang secara lebih matang.

Reklamasi pantai yang merupakan program pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (National Integrated Coastal Development) yang berencana membangun 17 pulau buatan dari rekalmasi yang akan di lakukan ini.

Sebagai negera bahari, wilayah pesisir merupakan potensi besar yang menjadi aset bangsa dengan seluruh kekayaaan alam di dalamnya dengan fungsi ekologis yang tidak terhingga. Sangat disayangkan kawasan ini terancam dengan berbagai kebijakan pembangunan, seperti rencana proyek reklamasi tersebut.


Menurut pemberitaan media, sebanyak tujuh korporasi besar siap ikut ambil bagian dalam pembangunan proyek fantastis ini. Sejumlah pengembang properti telah berkomitmen menggarap pembangunan mega proyek reklamasi dan pengembangan lahan baru di Pantai Utara Jakarta, pengembang akan membangun 17 pulau buatan yang saling terhubung dengan daratan.

Dampak yang ditimbulkan dari reklamasi pantai akan berkaitan langsung dengan lingkungan hidup di Jakarta dan sekitarnya sebagai akibat dari proyek ini. Salah satunya akan mematikan profesi nelayan pesisir. Ketika pulau hasil rekalamasi itu menjadi kawasan elit, tidak menutup kemungkinan juga rumah para nelayan nantinya akan disingkirkan secara perlahan.

Selain merusak lingkungan, reklamasi juga berdampak pada kualitas air Teluk Jakarta, lingkungan sumber material, biota laut hingga dampak sosial lainnya. Bahkan jika reklamasi dilakukan dapat pula berakibat pada peningkatan ketinggian air laut yang bisa mengancam Kota Jakarta itu sendiri.  

Setiap pembangunan kota perlu diukur manfaat serta dampaknya bagi warga, begitu juga dengan rencana reklamasi. Siapa yang nantinya akan menangguk keuntungan dan siapa pula yang akan menanggung dampak buruknya. Karena kota dibangun untuk warganya, bukan untuk segelintir elite maupun pebisnis.

Semoga Pemrov DKI dapat meninjau kembali tentang rencana pembangunan reklamasi ini, apa pun pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat berpihak pada kepentingan rakyat. Jangan sampai rakyat menjadi korban dari sebuah pembangunan yang direncanakan. Terimakasih



Donk Ghanie

Pamulang Permai I Tangerang Selatan, Banten
HP: 082125388xxx  
Email: ghaniedonk@gmail.com

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya