Masyarakat harus mendukung pemerintahan Joko Widodo dalam menindaklanjuti hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan terkait keuangan negara periode 2009-2014. Ajakan itu disampaikan oleh Politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi sesaat lalu (Selasa, 2/12).
"Ikhtisar hasil pemeriksaan lima tahun terhadap pemerintah yang lama oleh BPK sangat penting bagi pemerintah baru sebagai bahan masukan dalam membuat rencana dan kebijakan, terutama terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara," ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR ini menjelaskan bahwa laporan BPK tersebut sesungguhnya jadi bahan untuk membongkar indikasi raibnya triliunan rupiah uang negara yang menjadi salah satu penyebab devisit kas negara.
"Bagi saya, ini salah satu modal untuk membongkar aktor-aktor yang terindikasi membuat kas negara morat marit, minimal dalam lima tahun kemarin," tambahnya.
Perempuan yang kerap bersuara lantang di Senayan ini melanjutkan, hal-hal negatif yang diungkap BPK bukan hanya tidak boleh terulang lagi, tapi merupakan pintu masuk untuk membongkar berbagai dugaan kasus korupsi dan menyeret pelaku ke persidangan, hingga sanksi hukum yang tak boleh tebang pilih.
"Untuk terobosan-terobosan seperti ini saya yakin rakyat pasti akan mendukung," pungkasnya.
Pada Rapat Paripurna DPR RI hari ini (2/12) Ketua BPK RI Harry Azhar Azis menyerahkan "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014".
Diungkapkan bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan BPK selama lima tahun (2009-2014) BPK telah terbitkan 6.900 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Total kasus 40.854 dan potensi kerugian senilai Rp 112,57 triliun. Terdiri atas 22.337 kasus, dengan kerugian negara Rp 20,93 triliun, 5.441 kasus dengan kerugian negara Rp 52,91 triliun, dan kasus kekurangan penerimaan negara senilai Rp 38,73 triliun.
