Berita

Hukum

Status Ketua DPRD Bangkalan Segera Ditentukan

SELASA, 02 DESEMBER 2014 | 12:55 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Selasa (2/12) siang ini masih memeriksa intensif Ketua DPRD Bangkalan, FAI dan dua orang lainnya dari pihak swasta. Ketiganya ditangkap tangan, Senin (1/12) malam terkait dugaan suap menyuap distribusi gas.

"Masih terus dilakukan pemeriksaan," kata Ketua KPK, Abraham Samad di Jakarta.

Samad masih enggan buru-buru membeberkan soal dugaan kasus suap yang diduga melibatkan FAI dan dua orang lainnya. Dia tak membantah salah satu pihak yang ditangkap yaitu FAI merupakan penyelenggara negara.


"Insya Allah, pastilah," terang Samad.

Selebihnya, dia menegaskan, KPK memiliki waktu 1 X 24 jam untuk menentukan apakah FAI dan dua orang lainnya itu ditetapkan status tersangka atau tidak dalam kasus tersebut.

"Kalau kami terlalu prematur memberikan penjelasan saya khawatir akan menggangu jalannya pemeriksaan. Karena masih dua tiga jam, satu kali 24 jam masih tiga jam ke depan. Dan ini masih terus akan digali. Kalau kami tiba-tiba mengeluarkan kesimpulan, ini kan masih ada jejak-jehak orang lainnya yang ingin dikembangkan sebenarnya," tandasnya.[wid]


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya