Berita

ilustrasi/net

Hukum

Aksi Represif Polisi Coreng Citra Jokowi-JK

SABTU, 29 NOVEMBER 2014 | 00:25 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tindakan represif aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dipastikan mencoreng pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq menilai, aksi kekerasan yang dilakukan polisi terhadap pengunjuk rasa seharusnya tidak terjadi. Mengingat, polisi berperan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

"Ini sudah di luar batas kewajaran dan mencoreng citra pemerintahan Jokowi-JK yang pro rakyat," ujarnya saat berbincang dengan RMOL di gedung DPR, Jakarta, Jumat (28/11).


Anggota Komisi VIII DPR itu meminta Presiden Jokowi untuk menegur keras Kepala Polri. Sebab, bila terus dibiarkan maka pemahaman publik akan berdampak negatif terhadap citra pemerintahan Jokowi ke depan.

"Jika dibiarkan, polisi tetap melakukan tindakan represif tersebut. Maka pemerintahan Jokowi akan dicap sebagai rezim yang represif dan anti kritik," jelas Maman.

Lebih lanjut, dia berharap instansi kepolisian bisa memperbaiki diri dalam menangani aksi-aksi unjuk rasa.  Menurut Maman, kekerasan bukan satu-satunya jalan untuk menghalau pengunjuk rasa karena banyak cara lain yang lebih komunikatif dan halus.

"Harus ada evaluasi besar-besaran di internal Polri, sehingga ke depan pihak kepolisian lebih bijak dan hati-hati dalam menangani pengunjuk rasa," tandas Maman yang juga pimpinan Pondok Pesantren Mizan di Majalengka, Jawa Barat. [why]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya