Komisi III: Polri Bukan Koboi, Presiden Perlu Evaluasi Kapolri

Tindakan represif aparat polisi saat menangani sejumlah unjuk rasa di tanah air, termasuk di Makasar, menuai kecaman dari Komisi III DPR RI.

"Ini menunjukkan bahwa gaya militeristik masih kental di korps berbaju coklat tersebut," ujar Anggota Komisi III Nasir Djamil dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi sesaat lalu (Jumat (28/11).

Sebagai langkah tindak lanjut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta kepada Kapolri Jenderal Sutarman agar membentuk tim khusus untuk mengevaluasi dan memberikan sanksi keras dan tegas kepada pimpinan polisi yang bertanggung jawab terhadap pengamanan aksi unjuk rasa tersebut.

"Komisi III sangat kecewa dengan cara polisi menangani pengunjuk rasa. Seharusnya apapun situasi dan kondisinya polisi tetap melindungi rakyat bukan memukul dan menendang rakyat yang berunjuk rasa," tambahnya.

Nasir menegaskan, polisi merupakan istitusi pengayom dan pelindung masyarakat yang berada di bawah presiden. Jadi sudah sewajarnya jika Presiden Jokowi ikut bertanggung jawab dalam setiap aksi anarki polisi. Presiden, lanjutnya, harus mengevaluasi kepemimpinan Kapolri Sutarman.

"Polisi itu bukan koboi, tapi pengayom dan pelindung masyarakat. Karena itu presiden jokowi selaku atasan langsung kapolri harus bertanggung jawab," sambung Nasir.

Seperti diketahui, Muhammad Arif (20) warga Pampang Kota Makasar tewas, saat bergabung dengan mahasiswa melakukan unjuk rasa menolak naiknya harga BBM di depan kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makasar kemarin (Kamis, 27/11). Arif versi polisi, tewas karena terjatuh saat unjuk rasa anarkis yang dibubarkan oleh petugas. Namun diberitakan sebelumnya, Arif tewas tertabrak mobil water canon milik polisi yang maju ke arah kerumunan mahasiswa dan warga guna membubarkan perlawanan mahasiswa dengan semprotan air. [rus]