Blunder Menkumham dan Menko Polhukam Pasti Atas Persetujuan Jokowi

. Hak interpelasi DPR RI terkait dengan kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM jika terus digulirkan akan menjadi ancaman serius bagi Pemerintahan Jokowi.

Demikian disampaikan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman dalam keterangan persnya sesaat lalu, Kamis (27/11).

Jajat menilai, kebiasaan membuat keputusan blunder tidak hanya dilakukan oleh Jokowi sendiri, beberapa menteri dalam kabinet kerja Jokowi juga melakukan hal yang sama. Hal ini dapat dilihat dari keputusan Menkumham Yasonna Laoly beberapa waktu lalu terkait kisruh PPP, terakhir Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang melarang Polri memberikan izin terkait dengan Munas XI Partai Golkar di Bali.

"Suatu keputusan stategis yang akan diambil menteri tentu tidak akan dilakukan tanpa adanya pertimbangan maupun persetujuan dari atasannya," sebut Jajat.

Jika terus menerus hal ini terjadi, sambung Jajat, tentu akan berdampak tidak baik bagi Pemerintahan Jokowi, mengingat kekuatan di parlemen posisi Jokowi kurang menguntungkan dengan banyaknya jumlah anggota partai oposisi.

Ia mengusulkan, akan lebih baik jika ke depannya pemerintah tidak mudah mengeluarkan keputusan yang sifatnya memancing reaksi negatif baik masyarakat umum maupun DPR.

"Salah satu pilihan terbaik saat ini adalah pemerintah dan DPR harus bisa bekerjasama demi kepentingan rakyat, bukan hanya saling memamerkan kekuatan diantara keduanya, karena kekuatan sebenarnya ada di tangan rakyat," demikian Jajat. [rus]