Berita

Hukum

KPK Bantah Istimewakan BCA

RABU, 26 NOVEMBER 2014 | 17:50 WIB | LAPORAN:

Ada kabar bahwa PT Bank Central Asia (BCA) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempublikasikan nama pegawai atau perusahaannya jika dipanggil menjalani pemeriksaan penyidik.

Kabarnya, permintaan itu disebut-sebut untuk menghindari anjloknya saham BCA di bursa.

"Enggak mungkinlah kami bikin seperti itu, enggak mungkin," bantah Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, di Jakarta, Rabu (26/11).


Pernyataan Bambang sekaligus meluruskan informasi bahwa ada empat orang dari BCA,tidak diketahui pasti pegawai atau petinggi, yang sudah diperiksa KPK. Empat orang itu tidak muncul dalam daftar pemeriksaan diduga karena "permintaan khusus" BCA.

Pria yang biasa disapa BW ini bilang, anjlok atau naiknya saham merupakan urusan BCA, bukan pihak KPK.

"Itu risiko yang harus dia bayar," tegas bekas Ketua YLBHI itu.

Sekedar informasi, harga saham Bank Central Asia (BCA) turun 150 poin (1,3 persen) dalam penutupan sesi pertama perdagangan di Bursa Efek Indonesia, sehari setelah penetapan (Selasa, 22/4/ 2014) Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam menerima seluruh keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PT Bank BCA tahun pajak 1999-2003.

Kasus yang menjerat Hadi Poernomo adalah dugaan penyalahgunaan wewenang karena memberikan nota untuk menerima keberatan pajak penghasilan badan (PPH) Bank BCA 1999-2003 sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp375 miliar. [ald]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya