. Permintaan Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijanto agar Kapolri tidak mengizinkan Golkar kubu Aburizal Bakrie menggelar Munas di Bali mesti disikapi secara hati-hati.
Demikian disampaikan pengamat politik senior, Muhammad AS Hikam. Menurut Hikam, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, apakah larangan itu merupakan intervensi pemerintah terhada masalah internal parpol. Kedua, ataukah ini merupakan kewaspadaan untukmenghindari terjadinya gangguan terhadap kepentingan yang lebih besar yakni keamanan publik dan wilayah. Ketiga, apakah ada solusi selain Munas di Bali yang bisa diusulkan agar kedua kubu yang bertentangan sepakat.
Menurut Hikam, bila hanya dilihat dari sisi kepentingan politik pihak-pihak yang bersengketa, khususnya kubu Aburizal, maka permintaan Tedjo ini bisa saja dianggap sebagai intervensi bahkan pemihakan terhada kubu lawan yakni Agung Laksono dan kawan-kawan. Apalagi kalau dikaitkan dengan kepentingan pemerintah yang memerlukan dukungan Golkar di Parlemen dan kesiapan pihak Agung Laksono Cs untuk menjadi pendukung Koalisi Indonesa Hebat (KIH) jika menang dalam Munas.
"Tudingan intervensi juga bisa dilontarkan kepada Pemerintah karena dalam konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) beberapa waktu yang lalu. Keberpihakan pemerintah terhadap salah satu kubu juga nyata. Ini mengingatkan bagaimana Pemerintah sejak Orba masih sering ikut campur dan mengobok-obok parpol yang sedang bertikai," ungkap Hikam, dalam laman
facebook-nya pagi ini (Rabu, 26/11).
Di saat yang sama, Hikam menilai alasan Munas di Bali bisa mengganggu keamanan publik dan wisata tidak kuat validitasnya karena masalah keamaman publik seharusnya menjadi tugas Polri untuk mengantisipasinya. Dan Kalaulah pihak penyelenggara lalai dalam menjaga ketertiban publik, maka hal itu harus dinilai pasca kejadian dan tidak bisa secara a-priori divonis.
"Bahwa perkiraan terhadap adanya resiko keamaman harus ada, itu benar dan intelijen Kepolisian maupun intelijen strategis harus bekerja. Menyalahkan Aburizal Cs yang memilih Bali sebagai tempat tentu tidak pas juga karena pilihan itu adalah urusan parpol bukan pemerintah," tegas Hikam.
Walhasil, lanjut Hikam, bila pun pemerintah melalui Tedjo ingin ikut memberi solusi, maka bukan dengan jalan melarang atau meminta agar Polri tak memberi izin. Tetapi mendorong agar kedua kubu bertemu dan melakukan kompromi politik terkait penyelenggaraan Munas.
"Kalau mereka saling ngotot sehingga
deadlocked, pemerintah tetap harus netral dan melakukan pengawasan keamanan sebaik mungkin pada dua Munas Golkar yang akan digelar. Kalau ada kekacauan yang mengakibatkan kerusakan maka Polri harus menindak pihak-pihak yang bertanggungjawab," urai Hikam.
Hikam percaya, hanya dengan mendudukkan masalah secara proporsional dan mematuhi hukum dengan konsisten saja yang akan menjamin pelaksanaan sistem demokrasi di negeri ini akan berhasil.
"Jika tidak maka kita akan berbalik menuju otoriterisme kendati dengan dibungkus retorika keamanan dan ketertiban umum," demikian Hikam.
[ysa]
