Komisi X Dukung Gagasan Kwarnas Gerakan Pramuka

. Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, siang tadi (Selasa, 24/11). RDPU ini beragendakan Implementasi UU No. 12/2010 tentang Gerakan Pramuka.

Ketua Komisi X Teuku Riefki Harsya mendukung usulan Kwarnas Gerakan Pramuka, yang menginginkan perubahan sistem penganggaran swakelola di bawah Kemenpora menjadi dana hibah melalui Kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) alias Kesra. Komisi X meminta Menko PMK dan kementerian terkait untuk mendukung upaya gerakan pramuka dalam penguatan kelembagaan dan penganggaran.

"Kemenko PMK sebaiknya segera mengkonsolidasikan program-program dan anggaran pendidikan kepramukaan yang tersebar di berbagai kementerian agar bisa berada di bawah koordinasi Kwarnas Gerakan Pramuka," ujar Riefky saat ditemui usai RDPU di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 25/11).

Politisi Demokrat ini menambahkan bahwa Komisi X akan mendukung persiapan Jambore Nasional 2016 dan Raimuna Nasional 2017 yang akan diadakan di Buperta Cibubur dan diikuti 50 ribuan generasi muda dari pelosok nusantara.

"Kami sangat mendukung persiapan dan pelaksanaan Jambore Nasional 2016 dan Raimuna Nasional pada 2017 mendatang," tandasnya.

Hadir dalam RDPU itu, Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault bersama 20 jajarannya dan perwakilan anggota DPR komisi X dari seluruh  Fraksi kecuali anggota DPR dari fraksi PDIP dan Fraksi Hanura.

Dijelaskan mantan Menpora itu bahwa inti dari RDPU itu adalah meminta dukungan kepada komisi X dan pemerintah terkait swakelola dana untuk terwujudnya Gerakan Pramuka yang relevan.

"Gerakan Pramuka untuk membantu pembentukan karakter bangsa dan tentunya kami sangat membutuhkan dukungan Komisi X dan pemerintah untuk untuk pembentukan Master Plan Gerakan Pramuka 2015-2045," ucapnya.

"Kami mempunyai, anggota  22 juta yang tersebar di seluruh Indonesia. Sistem swakelola Kemenpora menyulitkan langkah pelaksanaan program kepramukaan yang sangat dinamis. Untuk itu perlu dipindah menjadi dana hibah melalui kantor Kemenko PMK (Kesra). Karena GP bukan organisasi ke pemudaan," tandas Adhyaksa. [rus]