Golkar Pertimbangkan Sanksi Pemecatan Yoris

. Yoris Raweyai, menjadi aktor utama di balik ricuh di kubu Partai Golkar yang berseberangan pandangan terkait penyelenggaraan Munas IX.

Demikian disampaikan Ketua DPP Golkar yang juga OC Munas IX Akhmadi Nur Supit di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 25/11).

DPP Golkar telah memutuskan dalam Rapimnas bahwa Munas IX akandilaksanakan pada 30 November. Sementara kubu Yoris berpegang pada AD/ART partai yang menyebut Munas IX dilakukan di tahun 2015.

Yoris mengejewantahkan kekesalannya terhadap DPP dengan mengepung rapat pleno persiapan Munas pimpinan DPP. Yoris membawa massa dari kalangan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) untuk mengepung rapat pleno yang diselenggarakan kemarin (Senin, 24/11) dan hari ini (Selasa 25/11).

Puncak bentrok terjadi sore ini saat dua massa AMPG, satu pimpinan Yoris sementara satu lagi pimpinan Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia, terlibat bentrok. Pasukan Yoris berhasil memukul mundur massa AMPG Doli dan otomatis rapat pleno diambil alih kubu Yoris.

Menanggapi hal itu, Akhmadi Nur Supit menjelaskan bahwa partai akan mengkaji sanksi terhadap aksi Yoris tersebut. Terlebih saat ini Yoris bukan strutural partai tapi masih merupakan kader beringin.

"Yang bersangkutan bukan pengurus tapi masih kader. Nanti dikaji apakah akan dilakukan pemecatan sebagai kader. Pasalnya, ini sudah di luar yang bisa ditolerir partai," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Bendahara Umum Golkar bambang Soesatyo menjelaskan bahwa rapat pleno sudah selesai dan tetap akan melangsungkan Munas tanggal 30 November.

"Munas tetap di Bali tanggal 30 November. Kita berharap di Bali keamanan tetap terjaga," tandasnya. [rus]