Misbakhun: Pendukung Jokowi Tak Perlu Berlebihan Tanggapi Interpelasi

. Pemerintah dan pendukung Presiden Joko Widodo tidak perlu terlalu berlebihan menanggapi usul pengajuan penggunaan hak interpelasi DPR. Pasalnya, hak ini telah lumrah dan berkali-kali digunakan DPR.

"Jangan dianggap akan membuka pintu yang lain (impeachment)," ujar Anggota DPR dari Fraksi Golkar M. Misbakhun saat ditemui di Komplek Senayan, Jakarta (Selasa, 25/11).

Dalam UU APBN dijelaskan bahwa pemerintah memang mempunyai hak penuh dalam menaikkan harga BBM subsidi. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi sebelum menaikkan harga BBM tersebut.

"Itu hak sepenuhnya pemerintah untuk naikkan harga BBM, tapi ada syaratnya," ujarnya tanpa merinci syarat yang dimaksud.

Maka dari itu, pemerintah wajib memberi keterangan kepada DPR mengenai latar belakan menaikkan harga BBM subsidi yang saat ini telah berdampak pada kenaikan harga bahan pokok lain.

"Kewajiban pemerintah secara konstitusional adalah menjawab hak interpelasi ini," tandasnya. [rus]