Berita

Hukum

Bos PT Mega Guna Ganda Ikut-ikutan Diperiksa

SELASA, 25 NOVEMBER 2014 | 12:37 WIB | LAPORAN:

Penyidikan kasus dugaan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kemendagri tahun anggaran 2011-2012 terus berjalan. Penyidik terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di kasus itu.

Untuk hari ini, penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap Endah Lestari selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kasubag pda Sesditjen Dukcapil Kemendagri.

"Dia diperiksa sebagai saksi S (Sugiharto)," terang Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Selasa (25/11).


Selain Endah, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya dari kalangan swasta. Ada Mulyadi Sanjaya selaku Direktur PT Mega Guna Ganda Semesta.

Lalu, Aji Werdianto selaku Direktur PT Lantas Bumi Lestari‎. Kemudian, Mahmud Toha selaku Pegawai badan pengawasan keuangan dan pembangunan dan‎ Malyono Mawar.

"Mereka juga diperiksa sebagai tersangka S," tandas Priharsa.

PT Lantas Bumi Lestari diketahui merupakan perusahaan pembuatan kartu pintar dan hologram keamanan. Perusahaan ini punya kode emiten (LBL) dan kerap membuat kartu pintar dengan kualitas dan standar keamanan sehingga membuat perusahaan ini berhasil membuat kartu pintar utama di Indonesia.

Sementara PT Mega Guna merupakan perusahaan broker serba ada. Salah satunya, perusahaan ini pernah menjadi penjual Xian Aircraft yang dibeli PT Merpati Nusantara pada 2005.

Dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012, KPK telah menetapkan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka. Dalam proyek senilai Rp 6 triliun itu, Sugiharto menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Dia diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ke-1 jo Pasal 64 ke-1 KUHPidana.[wid]


Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Tiga Jaksa di Banten Diberhentikan Usai jadi Tersangka Dugaan Pemerasan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:59

Bakamla Kukuhkan Pengawak HSC 32-05 Tingkatkan Keamanan Maritim

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:45

Ketum HAPPI: Tata Kelola Sempadan Harus Pantai Kuat dan Berkeadilan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:05

11 Pejabat Baru Pemprov DKI Dituntut Bekerja Cepat

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:51

Koperasi dan Sistem Ekonomi Alternatif

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:24

KN Pulau Dana-323 Bawa 92,2 Ton Bantuan ke Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:50

Mutu Pangan SPPG Wongkaditi Barat Jawab Keraguan Publik

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:25

Korban Bencana yang Ogah Tinggal di Huntara Bakal Dikasih Duit Segini

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:59

Relawan Pertamina Jemput Bola

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:42

Pramono dan Bang Doel Doakan Persija Kembali Juara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:25

Selengkapnya