Mensos: Data Penerima Kartu Perlindungan Sosial Harus Segera Dirapikan

Penyaluran bantuan sosial untuk menanggulangi kemiskinan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak akan berjalan baik jika tidak didampingi data yang sahih dan parameter yang terukur dan terarah.

"Pengguliran kartu sakti bagi warga miskin merupakan sebuah keniscayaan tidak bisa terlaksana dengan baik tanpa dukungan data yang sahih," kata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, saat berbicara di acara Focus Group Disscusion (FGD) bertema "Data Perlindungan Sosial yang Sahih" di Jakarta, Senin (24/11).
 
Pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan akan sangat terbantu dengan pasokan data yang sahih dan terpercaya, termasuk untuk program keluarga sejahtera sesuai tagline "Meraih Keluarga Sejahtera."

"Kita harus kaya dan komprehensif agar kesalahan bisa diatasi, sehingga keyakinan penerima bantuan akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan," katanya.

Selain itu, front liner juga harus diperkuat agar para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tahu dan paham akan batasan-batasan jumlah bantuan yang akan diterima oleh para penerima manfaat program tersebut.

Saat ini, permasalahan orang miskin itu dinamikanya sangat tinggi dan dinamis, mulai dari pergerakan tempat tinggal, kenaikan tingkat penghasilan dan sebagainya.

"Penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) harus segera dirapikan agar penerima adalah orang yang benar-benar berhak," ujarnya.

Dari hasil pantauan Mensos di lapangan, seperti di Medan, Surabaya, Banyuwangi dan Jakarta masih ada kendala mulai dari yang tidak memiliki kartu, jumlah hak tidak penuh diterima, penerima beras miskin (raskin) di bawah 15 liter, serta masih ada istilah bagito alias bagi roto.

"Berbagai kendala di atas, harus segera mendapatkan perhatian serius dari pelaksana dan para pihak terkait di lapangan agar warga miskin segera mendapatkan hak-haknya," pinta Mensos. [ald]