Demokrat Gunakan Hak Interpelasi Bila Jawaban Pemerintahan Jokowi Tak Memuaskan

. Fraksi Partai Demokrat masih belum mau menggalang dukungan untuk menginterpelasi kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Partai belambang mercy ini hanya akan menggunakan hak bertanya kepada pemerintah.

Demikian seperti disampaikan politisi Demokrat yang juga Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Senin, 24/11). Menurutnya, fraksi Demokrat ingin melakukan penggunaan hak dewan sesuai aturan dan perkembangan yang ada.

"Fraksi Partai Demokrat akan mempertanyakan, apa jawabannya, kalau jawaban yang didapat proporsional atau sesuai dengan yang ditanyakan dan nggak ada UU yang dilanggar, maka bisa dicukupkan (tanpa interpelasi)," ujarnya.

Namun sebaliknya, jika jawaban yang diberi pemerintah tidak profesional dan tidak memenuhi kuorum atau bahkan terindikasi melanggar UU, maka fraksi Demokrat akan ikut mendukung menaikkan statusnya, bisa interpelasi.

"Sekarang Demokrat belum menggalang interpelasi. Kita hanya ingin mempersoalkan kenapa BBM naik, kok nggak ada persetujuan dari DPR," tandasnya. [ysa]