. Banyaknya kritikan terhadap keputusan Presiden Jokowi yang jauh dari ekspektasi publik sejak pembentukan kabinet yang menyisakan jejak abu-abu hingga komitmen penegakan hukum seperti penunjukan politisi partisan menjadi Jaksa Agung sebaiknya disikapi sebagai bentuk sayang publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang baru seumur jagung.
Demikian disampaikan Sekretaris Pusaka Trisakti, Fahmi Habsyi, ketika diminta menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menyebutkan kepuasan publik terhadap Jokowi-JK merosot drastis hingga di bawah 50 persen ketika belum genap 100 (seratus) hari. Menurut Fahmi, hal ini wajar saja karena kebijakan tak populis menaikkan BBM sejak awal tidak diikuiti dengan membangun keyakinan publik dengan pembentukan kabinet yang clean and clear sehingga disaat membutuhkan dukungan publik, pers dan civil society dalam kebijakan yang tak populis disikapi publik skeptis.
"ATM Politik dukungan publik sudah berkurang signifikan sebelum kebijakan kenaikan BBM dimunculkan. Over confidence Pak Jokowi ternyata berbeda dengan ekspektasi publik. Patokan publik adalah kabinet Jokowi harus lebih baik integritasnya dan komitmen kerakyatannya dari kabinet SBY sebelumnya. Sebaiknya imbangi loading dan unloading nya," kata Fahmi beberapa saat lalu (Sabtu, 22/11)
Fahmi memamahami kondisi tersebut sebagai bagian yang pernah ditugaskan dalam tim kecil adhoc yang dibentuk dan disupervisi khusus di bawah Jokowi untuk mengantisipasi kecurangan pilpres satu bulan sebelum pilpres.
"Bercermin pada pengalaman curhatnya Pak Jokowi sebelum berangkat umroh ketika kepercayaan dirinya yang tinggi diawal-awal pencapresan melihat realita dukungan publik di lapangan ternyata berbeda dengan realita sistem politik dan pileg dan pilpres yang amburadul dan carut-marut serta survei Jokowi-JK pada titik kritis selisih 2 persen. Sehari Pak Jokowi bisa menghubungi tim 5-7 kali untuk meringankan kegalauannya," ucapnya.
Ia mengajak publik harus tetap pada keyakinan bahwa Jokowi-JK memiliki komitmen tinggi untuk mensejahterakan rakyat. Sebab Jokowi menyadari realita ini bahwa dukungan politik yang berlimpah ruah kemarin bukan berarti publik selamanya akan "mengendors" setiap langkah politiknya.
Keyakinan publik atas niat dan karakter baik Jokowi-JK harus tercermin juga dalam keputusan dan orang-orang disekeliling yang membantunya. Publik harus memaklumi bahwa Jokowi baru memasuki dunia politik nasional ini sehingga beliau belum mempunyai refrensi yang banyak orang-orang yang tepat untuk membantunya
"Berikan Pak Jokowi-JK waktu untuk menunjukkan pengabdiannya dan memenuhi harapan publik yang tinggi selama pilpres kemarin. Mayoritas yang ditempatkan kabinet saat ini kan mereka tidak sepenuhnya merasakan langsung sejarah suasana kebatinan, kegalauan dan berdarah-darahnya Pak Jokowi dan Pak JK dalam perjuangan pilpres kemarin," jelas Fahmi.
"Jadi pubik dan para relawan punya hak untuk terus mengkritisi dan mengingatkan agar menteri-menteri yang ketiban pulung saat ini harus lebih militan mewujudkan janji-janji Jokowi-JK. Jokowi-JK kecewa jika menteri "main-main" amanah dan harapan rakyat. Ada yang tidak benar, sikat aja! " demikian Fahmi.
[ysa]
