Pemisahan TNI dan Polri tidak tuntas dilakukan oleh pemerintahan Indonesia selama ini. Inilah akar pokok yang menjadi penyebab konflik antara TNI dan Polri kerap terjadi, disamping soal kesenjangan atau perbedaan pendapatan.
Hal ini dikatakan Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Martin Hutabarat, kepada beberapa saat lalu, menanggapi bentrokan terakhir antara kedua lembaga bersenjata itu, di Batam lalu.
Martin jelaskan, sejak kebijakan memisahkan TNI dan Polri dilakukan di awal reformasi, banyak perubahan telah terjadi. Salah satunya adalah pembedaan tugas pokok keduanya. Bila TNI ditugaskan menjaga negara dari serangan atau ancaman dari luar yang berpotensi menggoyang NKRI, maka Polri diberi tugas menjaga keamanan dalam negeri.
Kebijakan tersebut kemudian dituangkan dalam berbagai UU. Contohnya, UU 2/2002 tentang Kepolisian menegaskan bahwa Kepolisian langsung berada di bawah Presiden, tidak lagi disatukan bersama-sama dengan TNI di bawah Panglima.
"Namun, pemisahan TNI dan Polri ini tidak tuntas dilakukan. Ini jadi penyebab seringnya konflik antar TNI dan Polri, di samping kesenjangan atau perbedaan pendapatan," tegas Martin, Sabtu (22/11).
"Sebenarnya kalau gaji atau pendapatan, antara prajurit TNI dan Brimob dari Kepolisian tidak jauh berbeda. Apalagi ada remunerasi. Hanya saja, di antara perwira-perwiranya, kesenjangan itu terasa menonjol," imbuh anggota Komisi III DPR RI ini.
Karena itu untuk mengatasi konflik antara TNI dan Polri yang sering terjadi sekarang, publik mengharapkan agar Presiden turun tangan, agar konflik jangan meluas.
"Agar Presiden dapat mendalami akar persoalan yang jadi penyebab seringnya konflik ini, sebaiknya Jokowi berdialog dan 'blusukan' mendatangi barak-barak atau tangsi prajurit TNI dan Brimob yang memang banyak kondisinya sangat memprihatinkan," tutup politisi senior di DPR ini.
[ald]
