Berita

Aburizal Bakrie/net

Politik

Munas Golkar Dimanipulasi Ical

JUMAT, 21 NOVEMBER 2014 | 23:39 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sikap tidak konsistensi diperlihatkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-IX.

Selama ini, Ical selalu menyatakan bahwa Munas akan digelar Januari 2015. Rekomendasi Munas ke-VIII tahun 2009 lalu dijadikan dalil memperkuat argumen. Tidak hanya itu, kepastian Munas pada Januari 2015 juga diperkuat Ical lewat rapat pleno DPP Golkar dua pekan lalu. Dia dengan keras menolak upaya percepatan Munas yang seharusnya digelar 8 Oktober lalu sesuai AD/ART. Tak segan-segan Ical memecat sejumlah kader yang ngeyel ingin percepatan Munas.

Ketua DPP Golkar Melchias Marcus Makeng mengatakan, inkonsistensi sikap diperlihatkan Ical dalam Rapat Pimpinan Nasional VII yang digelar 17-19 November lalu. Keoutusan yang diambil berubah, dan Ical seperti menjilat ludahnya sendiri.


Sikap awal yang mati-matian menolak Munas dipercepat berbalik menginginkan agar dipercepat yaitu 30 November sampai 4 Desember.

Mekeng menyebut ada manipulasi demokrasi di internal Golkar. Seolah-olah ada demokrasi, tetapi sesungguhnya demokrasi yang dipaksa, dimanipulasi dan diskenario sedemikian rupa.

"Sungguh keterlaluan apa yang terjadi saat ini. Demokrasi dipaksakan untuk kepentingan sejumlah kelompok," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/11).

Mekeng mengaku heran lantaran secara tiba-tiba pengurus Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I menyampaikan percepatan Munas secara serempak. Padahal, sebelumnya, mereka pula yang mati-matian menolak Munas dipercepat.

"Ini patut dipertanyakan, ada apa? Apa karena sudah menerima sesuatu. Demokrasi sepertinya sudah diskenario," tambah anggota Komisi XI DPR ini.

Jika benar demikian, maka Mekeng dengan tegas mengecam cara Ical memimpin partai yang menganggap Golkar seolah-olah milik pribadi dan keluarga. Partai diperlakukan layaknya perusahaan yang kepemilikannya pribadi dan dipimpin langsung oleh pemilik.

"Jika ingin memimpin lagi maka harus dilakukan dengan cara-cara yang sehat, jujur, dan demokratis. Jangan ada intimidasi, pemaksaan kehendak dan menghalalkan segala cara," tegas Mekeng. [why] 

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Ombudsman RI Pelototi Tata Kelola Haji

Kamis, 23 April 2026 | 10:15

Kemlu Protes Spanduk "Rising Lion" Israel di RS Indonesia Gaza

Kamis, 23 April 2026 | 10:06

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp17.274 per Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 09:21

Kisah Epik Sang ‘King of Pop’: Film Biopik Michael Resmi Menggebrak Bioskop Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:18

Ketua KONI Ponorogo Sugiri Heru Sangoko Dicecar KPK Soal Pemberian Fee ke Sudewo

Kamis, 23 April 2026 | 09:15

MUI Minta Jemaah Haji Doakan Pemimpin Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:14

Bursa Asia Menguat: Nikkei Cetak Rekor

Kamis, 23 April 2026 | 09:07

Harga Minyak Kembali Tembus 100 Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 08:58

Wall Street Perkasa Berkat Donald Trump

Kamis, 23 April 2026 | 07:41

Pentagon Pecat Petinggi Angkatan Laut John Phelan di Tengah Gencatan Senjata

Kamis, 23 April 2026 | 07:25

Selengkapnya