Investor Asing Jadi Sapi Perah, Menkeu Perjuangkan Kepastian Hukum Berbisnis

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro me­ng­aku iklim investasi di Indo­nesia masih belum baik. Untuk itu, pemerintah akan segera mem­perbaiki iklim investasi.

Menurut dia, pada dasarnya perbaikan dari segala lini me­mang harus segara dilakukan se­perti halnya perizinan dan ke­pastian hukum bagi investor. Hal tersebut menjadi hambatan investasi di Indonesia,” ujarnya.

Direktur Strategis dan Por­to­folio Utang Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Schneider Siahaan mengatakan, kepastian hukum saat ini menjadi sorotan investor. Hal itu terkait beberapa hal se­perti pro­yek pembangunan yang akan dan tengah dijalankan.

Ia menilai, banyak proyek yang terkendala karena le­mah­nya atur­an. Seperti proses per­izinan, pem­be­bas­an lahan dan ma­salah lain yang menghambat ber­jalannya pro­yek seperti infrastruktur.

Lapor Ke BKPM

Terkait iklim kepastian hukum yang belum baik, juga dialami PT Bina Insan Sukses Mandiri (BISM). Direktur Utama peru­sa­haan asal India itu diduga mela­kukan penipuan dan penggelapan aset perusahaan. Padahal, hasil audit internasional menyim­pul­kan tidak ada kerugian peru­sa­ha­an seperti yang dituduhkan. Sa­yangnya, Polda Metro Jaya yang menangani kasus itu enggan me­ngeluarkan surat penghentian pe­nyidikan perkara (SP3).

  Kalau tidak cukup bukti ya di­hentikan, jangan digantung dan tidak ada kepastian hukum. Klien kami ke Indonesia itikad baik ber­investasi,” ujar Kuasa Hukum BISM Juniver Girsang kepada warta­wan di Jakarta, kemarin.

Direktur Utama PT BISM Subhas C Sethi dan salah satu direk­­turnya, Harshvardhan Se­thi melapor ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kemarin. Pasalnya, perusahaan berhenti beroperasi setelah Polda Metro Jaya mengusut kasus du­ga­an penggelapan di PT BISM.

Kami melapor ke BKPM agar investor asing betul-betul dita­ngani dan jangan dijadikan sapi perah,” tegas Juniver yang jadi kuasa hukum dua direksi PT BISM itu.

Juniver menyesalkan langkah Polda Metro Jaya yang tidak jelas mengusut kasus itu. Sebab, sejak kasus itu diusut tahun 2012, tidak pernah terbukti adanya penggela­pan. Malah, perusahaan yang mengelola tambang batubara di Kalimantan Timur itu kini me­ngalami banyak kerugian. Dalam dua bulan saja, PT BISM sudah merugi sekitar 40 juta dolar AS. Belum lagi kerugian yang di­derita 500 pekerja yang ter­paksa dirumahkan.

Ini sangat bertentangan de­ngan apa yang didengungkan Joko­wi saat di APEC tentang investasi. Ternyata klien kami malah dihambat, dipermainkan secara hukum,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika memang ada persoalan hukum, lakukan saja sesuai prosedur. Tapi jangan karena ada tekanan pihak-pihak tertentu dan jangan melakukan pemblokiran usaha. Kasus ini juga ujicoba bagi BKPM apakah mendukung upaya Jokowi mem­beri rasa aman bagi investor atau sebaliknya.

Kasus itu bermula ketika dua kliennya dilaporkan oleh Anton Rianto, salah satu pemegang saham yang juga direktur PT BISM ke Polda Metro Jaya tahun 2012. Anton menuding Subhas dan Harshvardhan melakukan penggelapan. ***