Jangan Sampai Harga Kebutuhan Meroket jadi Dalih untuk Impor

Harga-harga kebutuhan pokok telah perlahan merangkak naik sejak wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menyeruak dua bulan lalu.

"Seperti kita ketahui bersama bahwa beberapa barang kebutuhan pokok sudah melampaui harga normal dan mempengaruhi daya beli masyarakat," jelas Ketua DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Imam Hadi Kurnia (Rabu, 19/11).

Dia menilai Mendag dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri belum secara serius dalam melakukan langkah langkah strategis pengendalian harga barang kebutuhan pokok.

"Kenaikan harga ini justru menjadi cerminan Mendag belum bekerja maksimal dan cenderung melihat situasi ini sebagai gejala biasa," ungkapnya.

Padahal, IKAPPI sejak awal sudah meminta agar Kemendag memotong jalur distribusi dan menindak para spekulan nakal bekerjasama dengan Kementrian Pertanian, Kementrian Perhubungan dan pihak Kepolisian.

"Karena operasi pasar tanpa memotong jalur distribusi dan menindak para spekulan tidak akan memberikan dampak yang signifikan dalam mengendalikan harga," tekannya.

Untuk itu Menteri Perdagangan dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri harus bekerja lebih maksimal dalam mengendalikan kenaikan harga harga tersebut agar tidak melambung terlalu tinggi.

IKAPPI juga mengingatkan agar Menteri Perdagangan tidak menjadikan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok ini sebagai dalih untuk melakukan impor.

"Bila impor yang menjadi langkah kebijakan yang diambil oleh Mendag, berarti tidak ada bedanya pola kebijakan Mendag Rachmat Gobel dengan pola kebijakan Mendag pada era SBY yang sangat kental aroma impor," tegasnya. [zul]