Berita

Blitz

Orangutan Bukan Mainan, KPI Harus Ketat Awasi Penggunaan Satwa Liar

RABU, 19 NOVEMBER 2014 | 13:16 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Media televisi seharusnya menjadi guru yang baik dan benar bagi masyarakat dalam upaya penyampaian informasi, termasuk dalam upaya mendukung konservasi satwa liar di Indonesia.

Ironisnya, pada 8 November 2014 tayangan musik Inbox di SCTV menggunakan Orangutan dan burung Kakatua sebagai hiburan di panggung musik tersebut. Orangutan dibawa naik ke panggung hiburan tersebut dan dijadikan bahan lelucon tanpa ada nilai edukasi apapun mengenai satwa liar.

"Media seharusnya menjadi guru bagi pemirsa televisi dan sudah seharusnya memberikan edukasi yang baik dan benar mengenai satwa liar. Tayangan Inbox di SCTV sama sekali tidak lucu karena Orangutan bukan mainan," kata juru kampanye Centre for Orangutan Protection (COP), Hery Susanto, dalam rilisnya, Rabu (19/11).


Ketika para aktivis perlindungan satwa liar berjibaku melawan perdagangan satwa liar dan melakukan edukasi serta penyadaran ke masyarakat tentang pentingnya satwa liar di alam, media malah seolah melakukan yang kontraproduktif.

"Acara Inbox mencontohkan bagaimana jinaknya burung Kakatua dan Orangutan. Sangat disayangkan ketika dengan bebas satwa tersebut bisa digunakan dalam sebuah acara hiburan," kata juru kampanye Jakarta Animal Aid Network (JAAN), Benvika.

Tayangan yang menggunakan satwa liar seharusnya memuat nilai edukasi yang baik dan benar, bukan hanya menonjolkan sisi hiburan.

Hari ini, Centre for Orangutan Protection (COP), Orangutan Information Center (OIC), Jakarta Animal Aid Network (JAAN), Animals Indonesia dan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) mendatangi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk menyampaikan bahwa sudah seharusnya KPI menegur SCTV perihal acara Inbox yang menggunakan Orangutan dan Kakatua.

"KPI harus melakukan pemantauan yang ketat untuk acara yang menggunakan satwa liar yang tidak ada nilai edukasinya," kata lembaga-lembaga itu dalam rilis yang diterima. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya