Berita

Bisnis

FSPTI: BBM Naik, Pemerintah harus Naikkan Tarif Angkutan

RABU, 19 NOVEMBER 2014 | 07:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Tudingan bahwa Presiden Joko Widodo telah ingkar janji terus disampaikan oleh elemen masyarakat.

Kini giliran Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPTI) yang menilai Jokowi telah ingkar janji terhadap rakyat dengan menaikkan BBM. Semestinya pemerintah mdlakukan efesiensi dan tekan kebocoran dulu sebelum menaikkan harga.

"Ditengah harga minyak dunia turun Indonesia justru menaikkan harga. Ini menghianati rakyat. Menaikkan harga BBM itu bukan ekonomi trisakti. Rakyat kini 'gigit jari'," jelas Ketua FSPTI, HM. Jusuf Rizal dalam keterangannya (Rabu, 19/11).


Menurut Jusuf Rizal masyarakat transportasi dalam kondisi dilematis. Karena harga BBM naik dari Rp. 5.500 naik ke Rp. 7.500,- (solar) dan bensin dari Rp.6.500.- ke Rp. 8.500,- sangat memberatkan angkutan transportasi. Kenaikan harga Rp. 2000 memicu naiknya biaya operasional dilapangan.

Jika mau bekerja tapi tarif angkutan tidak naik, sama saja merugi. Sedangkan masyarakat transportasi diharapkan tetap harus memberi pelayanan bagi masyarakat. Karena itu FSPTI sesalkan Jokowi menaikkan harga BBM

Semestinya pemerintah menggunakan opsi penghematan dan berantas kebocoran (mafia migas) lebih dahulu, sebelum menaikkan harga BBM. Jokowi telah ingkar janji melindungi kepentingan masyarakat kecil sesuai janji politiknya.

"Untuk itu FSPTI mendesak pemerintah nenaikkan tarif angkutan sebagai konsekwensi dampak kenaikan harga BBM. Jika tidak ada respon yang baik, tidak mustahil masyarakat tranportasi bisa mogok massal yang dapat mengganggu kepentingan ekonomi dan stabilitas keamanan" tegas pria yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu. [zul]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya