. Kebijakan pemerintahan Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium sebesar Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 sama persis dengan saran Bank Dunia.
Bulan Maret lalu, Lead Economist World Bank, Jim Brumby, yang sedang berada di Jakarta mengatakan bahwa pihaknya memiliki dua skenario harga baru BBM yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia.
Skenario pertama, menaikkan harga BBM menjadi Rp 8.500 per liter, dan skenario kedua adalah menaikkan subsidi BBM sebesar 50%,"
"Selamat, kenaikan Rp 2.000 sama dengan saran Bank Dunia. Jadi jelas betul siapa yang memutuskan kebijakan ekonomi Indonesia, ya itu, Bank Dunia," ujar Menko Perekonomian era Pemerintahan Abdurrahman Wahid, DR. Rizal Ramli saat di temui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 18/11).
Kedatangan Rizal Ramli di gedung parlemen adalah untuk bertemu Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Kepada Zulkifli, ekonom senior yang konsisten memperjuangkan ekonomi konstitusi ini memaparkan pandangan terkait kenaikan harga BBM.
Terkait besaran kenaikan harga BBM ini, hubungan Jokowi dengan Wapres Jusuf Kalla mulai dipertanyakan. JK, lanjut Rizal Ramli, menyarankan untuk menaikkan harga sebesar Rp 3.000 hingga Rp 3.500. Tapi Jokowi mengacuhkan saran pendampinya itu dan justru memilih mendengarkan saran Bank Dunia.
"Jokowi malah dengarkan Bank Dunia. Apalagi basis hitungan yang diberikan Menkeu dan pemerintah, mohon maaf, tidak transparan, tidak terbuka dan ngawur!" tandasnya.
[dem]
