Selain Effendi Simbolon, politisi PDI Perjuangan yang sangat vokal menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah Rieke Diah Pitaloka.
Lewat akun twitternya (@rieke_diah), Rieke yang dulu berkampanye untuk kemenangan Joko Widodo di Pilpres 2014 menegaskan, tetap konsisten menolak pencabutan subsidi BBM.
"Kalau ditanya setuju atau tidak harga BBM ke rakyat naik atau tidak, saya tetap pada pendirian konstitusi, tidak setuju," tulis Rieke di akunnya.
Karena harga BBM sudah diputuskan naik, Rieke mengatakan saatnya pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan meningkatkan penghasilan rakyat. Berdasar data BPS, BI, Bappenas jika BBM naik Rp 1000 per liter maka penghasilan rakyat harus naik Rp 100.000 per bulan. Jadi, dengan kenaikan Rp 2000 per liter maka penghasilan rakyat harus naik Rp 200.000 per bulan.
Selain itu, yang terkena imbas kenaikan BBM bukan hanya 15,5 juta rumah tangga miskin (RTM) yang mendapat Kartu Keluarga Sejahtera Rp 200.000 per bulan. Data BPS 2013 menyebutkan pekerja formal berjumlah 46,6 juta orang. Pekerja informal 67,5 juta orang. Mereka tidak termasuk 15,5 juta RTM, namun pasti terkena dampak.
Lebih rinci, tulis Rieke, yang harus dilakukan pemerintah adalah mengntervensi kebijakan politik harga. Tetap memberi subsidi bagi rakyat yang bergerak dari hulu-hilir pengadaan pangan agar harga turun. Kemudian menurunkan harga pangan, termasuk dengan cara memberantas mafia pangan tanpa tebang pilih.
Kemudian, kebijakan politik perlindungan industri nasional terutama padat karya, garmen dan lainnya. PHK bukan solusi efisiensi dari industri. Kebijakan politik perlindungan dan penguatan industri nasional simultan pemberantasan mafia perizinan dan pungli di semua lini
Ia juga menuntut pemerintah tidak lanjutkan kebijakan politik upah murah. Mencabut Inpres 9/2013 tentang kenaika upah seseuai pertumbuhan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2014 sebesar 5,1 persen-5,3 persen. BBM naik 30 persen. Masa persentase kenaikan upah di bawah 30 persen? Tekor dong," tulisnya
Selain itu, Rieke menyerukan negara memberi subsidi bagi industri menengah bawah, seperti home industry.
"Jika hal-hal di atas tak diupayakan, maka tak ada bedanya dengan kenaikan BBM dan kompensasinya tahun 2005 dn 2008. @Pak_JK paling paham soal itu," kata Rieke sambil menyinggung akun twitter Wapres Jusuf Kalla.
[ald]
