Golkar: Jokowi Tidak Punya Itikad Baik Terhadap Rakyat

Fraksi Partai Golkar di DPR RI menyatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah gagal mengamankan kebutuhan dasar rakyat sebelum memutuskan kenaikan harga bakar minyak (BBM) bersubsidi

Kebijakan Jokowi-JK itu juga tidak berkeadilan karena memindahkan beban fiskal pemerintahannya ke pundak rakyat. Terbukti bahwa para menteri ekonomi dari Kabinet Kerja gagal meredam dampak negatif isu naiknya harga BBM bersubsidi.

"Berdasarkan fakta ini, Fraksi Partai Golkar (FPG) menolak keputusan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi. FPG mengecam kebijakan harga baru BBM bersubsidi, karena Jokowi terang-terangan mengalihkan beban fiskal pemerintahannya ke pundak rakyat," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Bambang Soesatyo, kepada wartawan, Selasa (18/11).
 

 
Bagi FPG, kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini sama sekali tidak masuk akal, bahkan sulit diterima akal sehat. Sebab, harga BBM bersubsidi dinaikkan ketika harga minyak di pasar internasional turun, alias lebih rendah dari asumsi APBN tahun berjalan. APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak 105 dolar AS per barel, sementara harga minyak saat ini di kisaran 80 dolar AS per barel.

Artinya, Tekanan beban fiskal bagi pemerintah baru relatif belum bertambah karena turunnya harga minyak di pasar internasional.
 
"Maka, Kalau benar Jokow pro rakyat, dia seharusnya memiliki keberanian politik dan menunjukan itikad baik dengan menurunkan harga BBM bersubsidi. Sebab, dari penurunan harga BBM bersubsidi itu, akan terbangun suasana nyaman dalam kehidupan rakyat," kata Bambang.

"Kalau pun tidak punya itikad baik, Jokowi minimal mempertahankan harga pada level yang berlaku sebelumnya. Namun, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, sama artinya Jokowi tidak punya itikad baik terhadap rakyat. Pemerintah Jokowi yang belum mencatat prestasi apa pun tidak berhak menuntut pengorbanan dari rakyat," tandasnya. [ald]