Jokowi Harus Imbangi Kenaikan BBM dengan Penuntasan Skandal Century Cs

Masyarakat sebaiknya tidak lupa menagih komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kompensasi itu bukan hanya soal bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Namun juga pengungkapan kasus-kasus hukum yang merugikan rakyat, melibatkan para pejabat dan mantan pejabat.

"Kasus mafia migas yang bebannya terasa bagi rakyat saat ini melibatkan SBY dan Hatta Rajasa serta kroninya. Itu harus diberantas dan diadili," tegas Ketum Komite Rakyat Nasional (Kornas), Havid Permana, dalam rilis yang diterima beberapa saat lalu (Selasa, 18/11).

Hal-hal mendesak lainnya yang harus segera dilakukan pemerintahan Jokowi adalah merevisi isi UU Migas (UU 22/2001) yang menyebutkan harga BBM dan gas bumi diserahkan kepada persaingan usaha yang sehat dan wajar.

"Penentuan harga minyak dan gas harus menjadi kedaulatan Nasional.  Selain itu juga harus mencabut Permen Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi," ujarnya.

Ditambahkan Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), A. Iwan Dwi Laksono, rakyat juga menagih kasus kejahatan lainnya seperti penggelapan pajak, lumpur Lapindo yang ganti ruginya menggunakan APBN, skandal besar Bank Century, Hambalang dan E-KTP yang tidak kalah luar biasanya dalam hal merugikan negara dan rakyat.

Menurutnya, tanpa penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hukum yang merugikan rakyat, mustahil pemerintahan ini akan berjalan lebih baik.

"Karena bukan tidak mungkin kebijakan pemerintahan saat ini tak jauh beda dengan pemerintahan sebelumnya yang penuh tipu daya menghamburkan anggaran negara untuk dijadikan bancakan para pejabat negara," ungkapnya.

Dan masih terkait dengan harga BBM yang melonjak, pemerintahan Jokowi-JK juga harus berani mengambil kebijakan pembatasan kendaraan pribadi dan menambah serta meningkatkan fasilitas transportasi masal dengan harga murah terjangkau. [ald]