Berita

puan maharani memegang buku putih/net

Politik

PKS: Ke Mana Buku Putih PDIP? Kenapa Tidak Dipakai Jokowi?

SELASA, 18 NOVEMBER 2014 | 12:23 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa kehilangan teman seperjuangan, yaitu PDI Perjuangan, yang dulu konsisten menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Bahkan, saat pembahasan APBN pada tahun 2012, Fraksi PDIP di DPR RI sampai memutuskan walk out untuk memperjuangkan kepentingan rakyat itu.

Demikian dikatakan Ketua DPP PKS, Aboe Bakar Al Habsyi dalam pesan singkat yang diterima redaksi sesaat lalu (Selasa, 18/11).


"Kami sangat mengengapresiasi perjuangan itu. Tapi sepertinya saat ini kawan kami itu tak ada lagi," kata anggota Komisi 3 DPR RI ini.
 
Dirinya juga teringat dengan "Buku Putih", sebuah gagasan PDIP yang dibukukukan, sebagai jalan mengelola postur anggaran tanpa menaikkan harga BBM.

"Dulu dalam buku putih tersebut dikatakan bahwa kenaikan BBM sebagai langkah pemerintah menutupi kegagalan dalam mengurus penerimaan negara sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi melambat. Tapi kenapa saat berkuasa sekarang buku putih itu dilupakan?" gugatnya.

Ia berharap, buku putih yang sejak dulu dianjurkan PDIP untuk digunakan oleh pemerintahan SBY, sekarang digunakan oleh pemerintah saat ini. Apalagi harga minyak mentah dunia anjlok tajam. Dari patokan harga APBN US$ 105 per barel, turun sampai US$ 75 per barel.

"Bukankah seharusnya lebih mudah mengimplementasikan buku putih tersebut, sehingga tak perlu menyengsarakan rakyat dengan kenaikan harga BBM. Sekarang ke mana buku putih itu?" tandas Aboe Bakar. [ald] 

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya