Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera membuat gebrakan program yang manfaatnya dirasakan oleh publik luas, sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, untuk meredam penurunan kepercayaan masyarakat kepada dirinya.
Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, dalam serial tweetnya, beberapa saat lalu, Selasa (18/11).
Denny memantau perkembangan di media sosial, seperti yang sudah diduga, hashtag #ShameonYouJokowi dan #SalamGigitJari menjadi trending topic (pembicaraan teratas) di twitter, setelah kebijakan tak populis itu diumumkan resmi.
Karena itu, katanya, gebrakan harus dilakukan. Jika tidak, di masa bulan madu 100 hari, Jokowi terancam menjadi presiden terlemah dalam sejarah Indonesia karena tiga hal.
Pertama, Jokowi tidak mengontrol parlemen. Bahkan mayoritas parlemen potensial
hostile (bermusuhan) kepada kebijakannya.
Kedua, Jokowi juga tidak mengontrol satu partaipun. PDIP dikontrol Megawati Soekarnoputri, bukan oleh Jokowi. Tadinya, satu-satunya kekuatan Jokowi saat ini adalah kepercayaan publik. Publik masih percaya ia bekerja untuk rakyat.
Namun situasi kini berubah. Awalnya, kabinet Jokowi diharapkan juga menjadi kekuatan Jokowi, sejauh itu kabinet the dream team. Namun, itu tak terjadi.
"Dengan naiknya BBM, satu satunya kekuatan Jokowi, 'trust' publik, juga terancam tergerus," ujar Denny JA..
Para ekonom dan kaum terpelajar yang rasional memahami mengapa harga BBM naik. Namun mayoritas publik tidak memahami karena kurang informasi. Apalagi, banyak ekonom, seperti Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli, memberikan pandangan kritis atas kenaikan BBM. Orang-orang ini pun sangat paham ekonomi.
Faktor ketiga yang membuat Jokowi potensial jadi presiden terlemah, dengan naiknya BBM Jokowi tak lagi menjadi figur yang populer. Jokowi mempercepat fase bulan madunya dengan publik. Jokowi hanya akan populer kembali jika ia membuat gebrakan program yang dirasakan manfaatnya oleh publik luas.
"Mampukah? Jokowi membuat gebrakan itu di saat parlemen
hostile padanya, dan opini publik padanya sudah kritis? Ini tantangan Jokowi. Sangatlah sayang jika pemilu 2014 ini tidak berujung terbentuknya pemerintahan yang kuat. Tanpa pemerintahan yang kuat, ekonomi sulit tumbuh signifikan. Politik pun akan terlalu banyak riak yang tak perlu," tutup Denny JA.
[ald]
