Saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo pernah menyetujui pembangunan bunker pertahanan di ruang bawah tanah Monas.
Ide yang disampaikan oleh mantan Menteri Pertahanan Sjarie Sjamsoedin pada Agustus 2013 lalu di Balaikota DKI, itu, ternyata ditolak oleh Pelaksana Tugas Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Kami minta ke Kementerian Pertahanan untuk tidak terlalu ngotot bangun terowongan pertahanan di Monas," ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (17/11)
Ahok berdalih, ide tersebut tak efektif. Area Monas seharusnya diprioritaskan untuk hal-hal yang berbau seni, produk kreatif, penampungan pedagang kaki lima (PKL), lahan parkir dan hotel.
Ditambah lagi, ia harus merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 167 Tahun 2012 tentang pemanfaatan ruang bawah tanah dan udara. Dijelaskan dalam aturan tersebut bahwa pemanfaatan ruang bawah tanah hanya sedalam 10 meter dari permukaan.
"Kami lihat satu sisi, akan dibangun untuk tempat pameran terlebih dahulu, supaya produk-produk Dekranasda milik DKI itu ada tempat pameran yang permanen. Nah itu tempatnya di bawah Monas," paparnya.
Sebagaimana diketahui, pembangunan bunker pertahanan ruang bawah tanah Monas disetujui Jokowi sebagai alasan penyelarasan strategi pertahanan dan pembangunan kota Jakarta. Saat itu Jokowi juga setuju jalan tol digunakan sebagai landasan pesawat tempur. Bahkan, Jokowi sangat mendukung ide Kementerian Pertahanan agar Pemprov DKI mendukung pembangunan akses alat-alat militer. Salah satunya dengan penataan tata ruang pertahanan di Jakarta.
[wid]
