Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha
Nasional (BPI KPNPN) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengungkap tuntas kasus-kasus dugaan korupsi yang selama ini dinilai mandeg.
Kepada wartawan di Jakarta, Ketua Umum BPI KPNPN, TB Rahmad Sukendar mempertanyakan kasus yang pernah dilaporkannya kepada KPK pada 29 Mei 2009 lalu.
"Laporan kami yang diterima KPK nomor 2009-5-000582 tertanggal 29 Mei 2009
atas dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan gedung Islamic Center dan Pantai Bentar yang diduga melibatkan mantan Bupati Probolinggo HA yang kasusnya sudah ditangani Polda Jatim tetapi tidak jelas penanganannya," papar Rahmad Sukendar.
Dugaan korupsi pembangunan Gedung Islamic Center yang dilaporkannya itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara total senilai Rp 2,1 miliar. Hal itu sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2005.
Kemudian proyek reklamasi Pantai Bentar dengan anggaran dari APBD senilai Rp 16 miliar. Proyek tersebut dilaksanakan pada 2005, dengan kontraktor PT WS dengan direktur berinisial A.
"Selain itu kami masih mempunyai data-data dugaan korupsi lain yang diduga dilakukan mantan Bupati tersebut. Oleh karena itu kami meminta di era pemerintahan baru ini agar penegak hukum khususnya KPK untuk berani mengungkap kasus yang sudah lama mengendap,†pinta Sukendar.
Ia juga menegaskan BPI KPNPN akan mendatangi Kejaksaan Agung agar bersedia mengambil alih kasus yang merugikan rakyat Probolinggo tersebut.
"Jika kasus ini tidak diungkap secara tuntas, maka dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan baru ini," tandas Sukendar
.[wid]
